Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Tak Paham Konsep Naturalisasi Sungai Jakarta

Kompas.com - 05/04/2019, 11:50 WIB
Dani Prabowo,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan kawasan sekitarnya mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Seperti di Cawang, Jakarta Timur, yang terjadi pada Selasa (2/4/2019).

Banjir yang melanda beberapa wilayah di Jakarta bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2018 lalu, Jakarta juga dilanda banjir akibat hujan deras.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, sepanjang 2018, banjir terjadi di 30 kecamatan, 63 kelurahan, dan 217 RW.

Lokasi terbanyak terjadi di Jakarta Barat dengan 78 RW. Kemudian Jakarta Selatan dengan 64 RW, Jakarta Timur dengan 58 RW, Jakarta Utara dengan 11 RW, dan Jakarta Pusat dengan 6 RW.

Kepala BPBD DKI Jupan Royter mengatakan, sebanyak 46 kejadian banjir merendam permukiman warga, dan memaksa 15.627 warga mengungsi.

"Korban meninggal (karena banjir) satu orang, luka berat satu orang, dan luka ringan 150 orang," kata Jupan ketika dihubungi, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Sudah 2 Tahun Program Normalisasi Sungai di Jakarta Berhenti

Pemerintah pusat sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta. Salah satunya membuat Program Normalisasi Sungai Ciliwung yang ditangani Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Sebuah video yang menunjukkan motor terseret banjir di Jatipadang, Jakarta Selatan, viral di media sosial.Instagram.com/jakarta.terkini Sebuah video yang menunjukkan motor terseret banjir di Jatipadang, Jakarta Selatan, viral di media sosial.
Namun, langkah tersebut terhenti sejak dua tahun terakhir karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi membebaskan lahan di sepanjang sungai yang hendak dinormalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki gagasan untuk mengganti program tersebut dengan naturalisasi. Ide naturalisasi sendiri tercetus saat Anies kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Menanggapi gagasan Anies tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku, kurang mengetahui konsep naturalisasi.

Oleh karena itu, Basuki pun mengundang Anies untuk menjelaskan persoalan ini. Namun, menurut dia, dari dua undangan yang dilayangkan, Anies tak pernah sekali pun memenuhinya.

Sebaliknya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu justru mengirim staf yang sama sekali tidak memahami konsep naturalisasi.

Baca juga: Rumah Berlapis Programnya Anies, Harus Dibarengi Normalisasi Sungai

"Beberapa kali saya sudah bilang sama beliau (Anies), beberapa kali Pak Dirjen (SDA) ngundang pemda, enggak ada yang dateng. Kita mau tanya, yang dimaksud naturalisasi sama DKI itu opo? Kita undang dua kali, yang dateng stafnya, staf yang enggak ngerti," ucap Basuki, Jumat (29/3/2019).

Menurut Basuki, dalam sejumlah pertemuan, dirinya selalu mengingatkan Anies untuk membahas konsep naturalisasi yang dimaksud.

Pasalnya staf Pemprov DKI yang dikirimkan justru tidak memahami konsep tersebut, sehingga pembahasan mengenai hal ini tidak mengalami kemajuan.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pertambahan Nilai Ekonomi Berkat Sertifikat Tanah Tembus Rp 6.322 Triliun

Pertambahan Nilai Ekonomi Berkat Sertifikat Tanah Tembus Rp 6.322 Triliun

Berita
Tiga Bulan Pertama, Lippo Karawaci Raih Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Tiga Bulan Pertama, Lippo Karawaci Raih Pra-penjualan Rp 1,5 Triliun

Berita
Pendaftaran Tanah lewat PTSL Capai 112 Juta Bidang

Pendaftaran Tanah lewat PTSL Capai 112 Juta Bidang

Berita
Puji Progres Bendungan Meninting, Basuki: Mudah-mudahan Agustus Selesai

Puji Progres Bendungan Meninting, Basuki: Mudah-mudahan Agustus Selesai

Berita
Pendapatan Turun, SBI Berharap pada Proyek Strategis Nasional IKN

Pendapatan Turun, SBI Berharap pada Proyek Strategis Nasional IKN

Berita
Pendapatan Waskita Beton Naik 38 Persen Jadi Rp 505,68 Miliar

Pendapatan Waskita Beton Naik 38 Persen Jadi Rp 505,68 Miliar

Berita
Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah Berkurang Jadi 9,9 Juta

Jumlah Backlog Kepemilikan Rumah Berkurang Jadi 9,9 Juta

Berita
Kuartal I-2024, Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen

Kuartal I-2024, Harita Nickel Catat Kenaikan Pendapatan 26 Persen

Berita
[POPULER PROPERTI] Pasok Material Tol Padang-Sicincin, HK Kolaborasi dengan Korem 032/Wirabraja

[POPULER PROPERTI] Pasok Material Tol Padang-Sicincin, HK Kolaborasi dengan Korem 032/Wirabraja

Berita
9 Jembatan Tua di Jatim Tuntas Diganti, Telan Biaya Rp 591,9 Miliar

9 Jembatan Tua di Jatim Tuntas Diganti, Telan Biaya Rp 591,9 Miliar

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pekalongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Pekalongan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purbalingga: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Purbalingga: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Brebes: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Brebes: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kebumen: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Kebumen: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Kini, Masyarakat Banyuwangi Tak Lagi Waswas soal Kepastian Tanah

Kini, Masyarakat Banyuwangi Tak Lagi Waswas soal Kepastian Tanah

Berita
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com