Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Basuki Tak Paham Konsep Naturalisasi Sungai Jakarta

Kompas.com - 05/04/2019, 11:50 WIB
Dani Prabowo,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan kawasan sekitarnya mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Seperti di Cawang, Jakarta Timur, yang terjadi pada Selasa (2/4/2019).

Banjir yang melanda beberapa wilayah di Jakarta bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2018 lalu, Jakarta juga dilanda banjir akibat hujan deras.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, sepanjang 2018, banjir terjadi di 30 kecamatan, 63 kelurahan, dan 217 RW.

Lokasi terbanyak terjadi di Jakarta Barat dengan 78 RW. Kemudian Jakarta Selatan dengan 64 RW, Jakarta Timur dengan 58 RW, Jakarta Utara dengan 11 RW, dan Jakarta Pusat dengan 6 RW.

Kepala BPBD DKI Jupan Royter mengatakan, sebanyak 46 kejadian banjir merendam permukiman warga, dan memaksa 15.627 warga mengungsi.

"Korban meninggal (karena banjir) satu orang, luka berat satu orang, dan luka ringan 150 orang," kata Jupan ketika dihubungi, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Sudah 2 Tahun Program Normalisasi Sungai di Jakarta Berhenti

Pemerintah pusat sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta. Salah satunya membuat Program Normalisasi Sungai Ciliwung yang ditangani Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Sebuah video yang menunjukkan motor terseret banjir di Jatipadang, Jakarta Selatan, viral di media sosial.Instagram.com/jakarta.terkini Sebuah video yang menunjukkan motor terseret banjir di Jatipadang, Jakarta Selatan, viral di media sosial.
Namun, langkah tersebut terhenti sejak dua tahun terakhir karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi membebaskan lahan di sepanjang sungai yang hendak dinormalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki gagasan untuk mengganti program tersebut dengan naturalisasi. Ide naturalisasi sendiri tercetus saat Anies kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Menanggapi gagasan Anies tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku, kurang mengetahui konsep naturalisasi.

Oleh karena itu, Basuki pun mengundang Anies untuk menjelaskan persoalan ini. Namun, menurut dia, dari dua undangan yang dilayangkan, Anies tak pernah sekali pun memenuhinya.

Sebaliknya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu justru mengirim staf yang sama sekali tidak memahami konsep naturalisasi.

Baca juga: Rumah Berlapis Programnya Anies, Harus Dibarengi Normalisasi Sungai

"Beberapa kali saya sudah bilang sama beliau (Anies), beberapa kali Pak Dirjen (SDA) ngundang pemda, enggak ada yang dateng. Kita mau tanya, yang dimaksud naturalisasi sama DKI itu opo? Kita undang dua kali, yang dateng stafnya, staf yang enggak ngerti," ucap Basuki, Jumat (29/3/2019).

Menurut Basuki, dalam sejumlah pertemuan, dirinya selalu mengingatkan Anies untuk membahas konsep naturalisasi yang dimaksud.

Pasalnya staf Pemprov DKI yang dikirimkan justru tidak memahami konsep tersebut, sehingga pembahasan mengenai hal ini tidak mengalami kemajuan.

Namun Anies, sebut Basuki, justru hanya kembali berjanji untuk memenuhi undangannya.

"Saya sudah bilang Pak Gubernur, 'Pak Gub, saya sudah dua kali ngundang yang dateng staf bapak yang enggak ngerti tentang naturalisasi. Nah konsep naturalisasi sungai itu opo?' (Dia jawab) 'oh iya nanti saya kirim orang'. (Ternyata) enggak juga. Jadi kami menunggu sebenarnya," ungkap Basuki.

Baca juga: Di Depan Anies, Presiden Sebut Pentingnya Normalisasi Sungai Ciliwung

Basuki menegaskan, selama ini pemerintah menjalankan konsep normalisasi sungai untuk mengatasi persoalan banjir yang kerap terjadi di Jakarta.

Pekerja dengan menggunakan alat berat menyelesaikan pemasangan turap untuk normalisasi kali Ciliwung kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin (31/7). Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) memulai memasang tiang pancang atau sheet pile sepanjang sepanjang 700 meter di kawasan tersebut sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung dan ditargetkan akan selesai dalam beberapa pekan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/17.Aprillio Akbar Pekerja dengan menggunakan alat berat menyelesaikan pemasangan turap untuk normalisasi kali Ciliwung kawasan Bukit Duri, Jakarta, Senin (31/7). Balai Besar Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) memulai memasang tiang pancang atau sheet pile sepanjang sepanjang 700 meter di kawasan tersebut sebagai lanjutan proyek normalisasi Ciliwung dan ditargetkan akan selesai dalam beberapa pekan. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/aww/17.
Kerja sama tersebut dilakukan bersama Pemprov DKI sejak Presiden Joko Widodo masih menjabat sebagai Gubernur DKI.

Namun, ketika Anies terpilih sebagai Gubernur, di dalam janji kampanyenya, ia ingin mengubah konsep naturalisasi menjadi normalisasi. Oleh karena itu, untuk memiliki kesepahaman, diperlukan pembahasan terlebih dahulu.

"Kalau tentang naturalisasi, kami siap. Tapi kami ingin tahu, apa yang dimaksud naturalisasi. Jangan sampai kami disalahkan, enggak baik juga oleh masyarakat," cetus Basuki.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik mempertanyakan Basuki yang tak paham soal naturalisasi sungai.

Taufik menilai harusnya Basuki tak perlu mengundang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lagi untuk menjelaskan soal naturalisasi.

"Itu tidak perlu dijelaskan. Dia mesti paham, menteri masa tidak paham. Enggak usah jadi menteri kalau enggak ngerti," kata Taufik di DPRD DKI Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Menurut dia, konsep naturalisasi yang dicetuskan Anies sudah jelas. Bedanya dengan normalisasi yang selama ini dikerjakan Kementerian PUPR ada pada bentuk sungainya.

"Kalau normalisasi kan kalinya dilurusin, naturalisasi itu mengikuti alur sungainya belok-belok," ujar Taufik.

Ketua panitia acara kampanye akbar sekaligus Ketua Badan Pemenangan Provinsi DKI Jakarta pasangan Prabowo Sandiaga, Muhammad Taufik, saat memberikan keterangan pers di GBK, Jakarta, Kamis (4/4/2019).KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO Ketua panitia acara kampanye akbar sekaligus Ketua Badan Pemenangan Provinsi DKI Jakarta pasangan Prabowo Sandiaga, Muhammad Taufik, saat memberikan keterangan pers di GBK, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Menurut Taufik, Basuki harusnya paham tanpa penjelasan dari Anies. Sebab, 13 sungai yang melintasi DKI Jakarta menjadi kewenangan Kementerian PUPR.

"Mana yang perlu dinormalisasi dan mana yang perlu dinaturalisasi kan mestinya ada dong," kata dia.

Sementara itu, Anies mengaku sudah berdiskusi dengan Basuki soal naturalisasi sungai yang digagasnya.

Anies menjawab keluhan Basuki soal minimnya penjelasan dari pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Pokoknya dengan Pak Basuki tim sudah ngobrol. Sudah diskusi cuma sering dipercik-percikan di publik. Sudahlah jangan (dibesar-besarkan)," ujar Anies di Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2019).

Menurut Anies, ia dan Basuki sebenarnya kerap ngobrol. Untuk itu ia minta agar dirinya tidak diadu soal naturalisasi sungai.

"Makanya saya enggak mau komentar karena sudah dikerjain bareng-bareng. Ya biar enggak ada yang lecet-lecet," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com