Basuki Tak Paham Konsep Naturalisasi Sungai Jakarta

Kompas.com - 05/04/2019, 11:50 WIB
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Kementerian LHK, Selasa (26/3/2019).
Dokumentasi Kementerian PUPRMenteri PUPR Basuki Hadimuljono dalam Rapat Koordinasi Penyelamatan Danau Prioritas Nasional di Kementerian LHK, Selasa (26/3/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Hujan deras yang mengguyur wilayah DKI Jakarta dan kawasan sekitarnya mengakibatkan banjir di sejumlah titik. Seperti di Cawang, Jakarta Timur, yang terjadi pada Selasa (2/4/2019).

Banjir yang melanda beberapa wilayah di Jakarta bukan kali ini saja terjadi. Pada tahun 2018 lalu, Jakarta juga dilanda banjir akibat hujan deras.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan, sepanjang 2018, banjir terjadi di 30 kecamatan, 63 kelurahan, dan 217 RW.

Lokasi terbanyak terjadi di Jakarta Barat dengan 78 RW. Kemudian Jakarta Selatan dengan 64 RW, Jakarta Timur dengan 58 RW, Jakarta Utara dengan 11 RW, dan Jakarta Pusat dengan 6 RW.

Kepala BPBD DKI Jupan Royter mengatakan, sebanyak 46 kejadian banjir merendam permukiman warga, dan memaksa 15.627 warga mengungsi.

"Korban meninggal (karena banjir) satu orang, luka berat satu orang, dan luka ringan 150 orang," kata Jupan ketika dihubungi, Jumat (1/2/2019).

Baca juga: Sudah 2 Tahun Program Normalisasi Sungai di Jakarta Berhenti

Pemerintah pusat sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi persoalan banjir Jakarta. Salah satunya membuat Program Normalisasi Sungai Ciliwung yang ditangani Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC).

Sebuah video yang menunjukkan motor terseret banjir di Jatipadang, Jakarta Selatan, viral di media sosial.Instagram.com/jakarta.terkini Sebuah video yang menunjukkan motor terseret banjir di Jatipadang, Jakarta Selatan, viral di media sosial.
Namun, langkah tersebut terhenti sejak dua tahun terakhir karena Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak lagi membebaskan lahan di sepanjang sungai yang hendak dinormalisasi.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki gagasan untuk mengganti program tersebut dengan naturalisasi. Ide naturalisasi sendiri tercetus saat Anies kampanye Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Menanggapi gagasan Anies tersebut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengaku, kurang mengetahui konsep naturalisasi.

Oleh karena itu, Basuki pun mengundang Anies untuk menjelaskan persoalan ini. Namun, menurut dia, dari dua undangan yang dilayangkan, Anies tak pernah sekali pun memenuhinya.

Sebaliknya, mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu justru mengirim staf yang sama sekali tidak memahami konsep naturalisasi.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X