Pengamat Minta Beleid Pengelolaan Apartemen Dikaji Ulang

Kompas.com - 01/04/2019, 21:30 WIB
Ilustrasi apartemen ThinkstockIlustrasi apartemen

JAKARTA, KOMPAS.com - Kontroversi terbitnya Peraturan Menteri (Permen) PUPR Nomor 23 tahun 2018 tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Rusun, dan Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta Nomor 132 tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rusun Milik terus berlanjut.

Salah satu kekhawatiran adalah adanya sekelompok orang demi kepentingan pribadi dan golongan, yang ingin mengelola Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS).

Pengamat hukum properti, Erwin Kallo, menduga ada oknum-oknum yang mempunyai kepentingan dengan P3SRS.

Potensi dana dari biaya pengelolaan gedung atau Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL) dalam sebulan diperkirakan mencapai miliaran rupiah.

Menurutnya, Peraturan ini diduga dijadikan alat oleh oknum-oknum yang memang punya niat menguasai P3SRS. Pasalnya, Pergub tersebut mewajibkan pengembang apartemen mengembalikan pengelolaan kepada warga.

Baca juga: Ombudsman DKI: Banyak Permainan dalam Pengelolaan Apartemen

''Secara sistematis terlihat upaya oknum-oknum untuk merebut pengelolaan P3SRS. Nuansa itu ada dan terlihat terstruktur. Ada oknum-oknum yang berlindung di balik Pergub 132, yang ternyata mereka juga memiliki apartemen dan ingin merebut pengelolaan,'' ujar Erwin dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Senin (1/4/2019).

Ilustrasi apartemen.vkyryl Ilustrasi apartemen.
Wakil Ketua Umum Real Estate Indonesia, Mualim Wijoyo, mengatakan ada salah persepsi tentang keinginan penghuni agar pengembang tidak terlalu mendominasi dalam mengambil keputusan saat mengelola apartemen.

Menurutnya, pengembang menginginkan apartemen/rusun yang dibangunnya bisa terus terjaga dan terkelola dengan baik.

Jika pengelolaannya tidak baik, maka nama pengembang yang akan tercoreng dan sulit untuk membangun atau menjual produk apartemen di masa yang akan datang.

Oleh karena itu, para pengembang menolak aturan one man one vote yang justru diamanatkan dalam Permen No 23/2018 dan Pergub No 132/2018.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X