Kompas.com - 28/02/2019, 18:02 WIB
Kompleks hunian di Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2027). KOMPAS.com/Dea AndrianiKompleks hunian di Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (29/5/2027).

JAKARTA, KOMPAS.com - Peraturan tentang Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS) yang baru diterbitkan Kementerian PUPR beserta Pemprov DKI dinilai memberikan langkah pasti dalam pengelolaan rumah susun.

Aturan yang dimaksud yakni Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2018 tentang P3SRS dan Peraturan Gubernur DKI Nomor 132 Tahun 2018 tentang Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Milik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman Jakarta Raya Teguh Nugroho, selama ini banyak pemilik apartemen yang justru mengeluh. Mereka membeli unit apartemen namun seakan tidak memiliki seutuhnya.

"Kami melihat selama ini hak pemilik rusun terabaikan. Kemudian yang jadi masalah dampaknya anda memiliki apartemen, tinggal di situ, tapi anda seakan masih dijajah, tidak memiliki kebebasan seperti tinggal di rumah sendiri. Ini yang jadi masalah," tutur Teguh dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (28/2/2019).

Baca juga: Ombudsman DKI Terima 20 Laporan Maladministrasi Tata Kelola Rusun

Persoalan tersebut, misalnya, terkait penetapan kenaikan tarif service charge, monopoli bidang bersama, hingga kenaikan tarif dasar listrik dan air yang melebihi ketentuan PLN dan PDAM.

Sebagai contoh, ada pengelola apartemen di Bogor yang menjual air kepada penghuni apartemen.

Bila merujuk aturan, penjualan air memang dimungkinkan dilakukan oleh swasta dengan catatan harus memiliki izin sistem penyediaan air minum (SPAM).

Namun yang terjadi, air tersebut rupanya dibeli pengelola dari perusahaan daerah air minum (PDAM).

Ironisnya, air yang diperoleh dari PDAM dibeli dengan harga murah, namun dijual kembali dengan harga selangit kepada penghuni apartemen.

"Misalnya orang Bogor beli tarif Rp 2.700, tapi mereka minta di bawah itu. dan mereka jual ke penghuni sekitar Rp 9.700," ujarnya.

Lewat aturan baru tersebut, pemerintah semakin memberikan kepastian atas hak-hak pemilik unit apartemen dalam mengelola unit yang mereka miliki.

"Berarti, ini buktikan negara bisa hadir dalam memberikan kemampuan swakelola khususnya pemilik rusun," tuntas Teguh.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.