Catat, Tahun Ini Rp 3,5 Triliun Digelontorkan untuk Cipta Karya

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran Rp 3,5 triliun untuk mewujudkan program Padat Karya pada 2019.

Dana sebesar itu digunakan untuk pelaksanaan empat program, yaitu Kota Tanpa Kumuh (Kotaku), Pembangunan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), dan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

“Untuk empat program besar Cipta Karya itu menelan dana lebih kurang Rp 3,5 triliun,” ucap Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga saat memberikan paparan di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (1/3/2019).

Dia menjelaskan, perencanaan dan pelaksanaan keempat program itu dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten atau kota.

Baca juga: Meleset dari Target, Akses Air Bersih Baru 72 Persen

Kolaborasi dilakukan untuk menentukan lokasi mana yang cocok dan program apa yang akan diterapkan.

Dia mencontohkan program Kotaku yang merupakan upaya untuk menangani permukiman kumuh di perkotaan. Program ini dianggarkan menggunakan dana Rp 1,1 triliun.

Lokasi pelaksanaannya tersebar hampir di semua wilayah di seluruh Indonesia. Tercatat, ada 1.193 kelurahan yang menjadi sasaran program tersebut.

Kemudian, untuk program PISEW, anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp 540 miliar dan diterapkan di 900 kecamatan.

Danis menuturkan, pelaksanaan program ini lebih banyak untuk pembangunan antar-desa yang saling berhubungan dan berpotensi secara ekonomi, jalan desa, dan infrastruktur air minum.

Berikutnya, untuk program Sanimas, dana yang diperlukan yakni lebih kurang Rp 495,8 miliar yang dialokasikan untuk 823 lokasi. Program ini disediakan untuk penyediaan fasilitas sanitasi masyarakat di perkotaan.

Terakhir, program Pamsimas membutuhkan anggaran Rp 1,3 triliun yang digunakan untuk 5.323 desa di seluruh Tanah Air.

Danis mengungkapkan, pelaksanaan program ini sebelumnya dilakukan melalui perencanaan dengan pemerintah daerah sampai di tingkat kecamatan.