Sebelum Bangun Infrastruktur, Pemerintah Harus Serap Suara Pengusaha

Kompas.com - 27/02/2019, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) serta pejabat setempat dan para ulama berada diatas truk saat meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Pembebasan tarif tol tersebut diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura. ANTARA FOTO/ZABUR KARURUPresiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) serta pejabat setempat dan para ulama berada diatas truk saat meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Pembebasan tarif tol tersebut diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah harus mengajak bicara pelaku usaha sebelum memutuskan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, tujuan pemerintah membangun infrastruktur, seperti jalan tol, jalan nasional, pelabuhan dan bandara, yakni menurunkan biaya angkut logistik.

"Karena kalau infrastruktur yang benar-benar membantu bisnis mereka, otomatis bisnis akan lebih efisien, barang dan jasa akan lebih murah dan harga jual yang harus ditanggung masyarakat akan menurun," kata Enny dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Pas FM, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: Tarif Tol Turun, Dianggap Bahaya Buat Dunia Investasi

Ia tak menampik, infrastruktur yang ada di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, sehingga daya saing pun masih rendah.

Indonesia berada pada posisi ke 45 dari 140 negara dalam indeks daya saing global atau Global Competitiveness Index 2018.

Indeks tersebut dirilis oleh World Economic Forum (WEF). Sebelumnya, Indonesia berada pada peringkat 47 dalam indeks tersebut. Indonesia mencatat skor keseluruhan sebesar 64.

Jangankan infrastruktur fisik penunjang kelancaran arus logistik, infrastruktur pendukung yang memungkinkan investasi untuk masuk ke dalam negeri pun masih terbatas. 

Meski demikian, Enny meminta, pemerintah jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Membangun infrastruktur bukanlah membutuhkan biaya yang murah. Karena itu harus dipertimbangkan untung rugi dalam pembangunannya.

"Misalnya, kalau bangun infrastruktur satu itu berapa dampak ekonominya. Dibandingkan dengan infrastruktur dua itu bagaimana," tuntas dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Tarif Tol Trans-jawa

Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X