Sebelum Bangun Infrastruktur, Pemerintah Harus Serap Suara Pengusaha

Kompas.com - 27/02/2019, 16:00 WIB
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) serta pejabat setempat dan para ulama berada diatas truk saat meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Pembebasan tarif tol tersebut diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura. ANTARA FOTO/ZABUR KARURUPresiden Joko Widodo (kedua kanan) didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (kedua kiri) dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung (kanan) serta pejabat setempat dan para ulama berada diatas truk saat meresmikan pembebasan tarif tol Jembatan Suramadu di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (27/10/2018). Pembebasan tarif tol tersebut diharapkan berdampak pada pertumbuhan ekonomi di Pulau Madura.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif INDEF Enny Sri Hartati mengatakan, pemerintah harus mengajak bicara pelaku usaha sebelum memutuskan untuk merencanakan pembangunan infrastruktur.

Pasalnya, tujuan pemerintah membangun infrastruktur, seperti jalan tol, jalan nasional, pelabuhan dan bandara, yakni menurunkan biaya angkut logistik.

"Karena kalau infrastruktur yang benar-benar membantu bisnis mereka, otomatis bisnis akan lebih efisien, barang dan jasa akan lebih murah dan harga jual yang harus ditanggung masyarakat akan menurun," kata Enny dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan Pas FM, Rabu (27/2/2019).

Baca juga: Tarif Tol Turun, Dianggap Bahaya Buat Dunia Investasi

Ia tak menampik, infrastruktur yang ada di Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain, sehingga daya saing pun masih rendah.

Indonesia berada pada posisi ke 45 dari 140 negara dalam indeks daya saing global atau Global Competitiveness Index 2018.

Indeks tersebut dirilis oleh World Economic Forum (WEF). Sebelumnya, Indonesia berada pada peringkat 47 dalam indeks tersebut. Indonesia mencatat skor keseluruhan sebesar 64.

Jangankan infrastruktur fisik penunjang kelancaran arus logistik, infrastruktur pendukung yang memungkinkan investasi untuk masuk ke dalam negeri pun masih terbatas. 

Meski demikian, Enny meminta, pemerintah jangan terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Membangun infrastruktur bukanlah membutuhkan biaya yang murah. Karena itu harus dipertimbangkan untung rugi dalam pembangunannya.

"Misalnya, kalau bangun infrastruktur satu itu berapa dampak ekonominya. Dibandingkan dengan infrastruktur dua itu bagaimana," tuntas dia.

KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo Infografik: Tarif Tol Trans-jawa



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengapa Kondisi Jalan di Indonesia Tak Semulus UEA, Malaysia dan Singapura?

Mengapa Kondisi Jalan di Indonesia Tak Semulus UEA, Malaysia dan Singapura?

Berita
Rencana Perdamaian PKPU Sentul City Disahkan, Konsumen Ajukan Peninjauan Kembali

Rencana Perdamaian PKPU Sentul City Disahkan, Konsumen Ajukan Peninjauan Kembali

Berita
Sungai Deli Penuh Sampah, Bobby Nasution: Jadi Perhatian, Harus Bersih

Sungai Deli Penuh Sampah, Bobby Nasution: Jadi Perhatian, Harus Bersih

Kawasan Terpadu
Masih Uji Coba, E-Parking Sudah Setor Rp 10 Juta ke Kas Pemkot Medan

Masih Uji Coba, E-Parking Sudah Setor Rp 10 Juta ke Kas Pemkot Medan

Kawasan Terpadu
Bakal Divestasi Tiga Ruas Tol, Jasa Marga Bidik Rp 1,5 Triliun hingga Rp 3 Triliun

Bakal Divestasi Tiga Ruas Tol, Jasa Marga Bidik Rp 1,5 Triliun hingga Rp 3 Triliun

Berita
Enam Hal yang Wajib Diketahui untuk Membangun Pondasi Rumah

Enam Hal yang Wajib Diketahui untuk Membangun Pondasi Rumah

Konstruksi
Kuartal I Tahun 2021, Program Sejuta Rumah Capai 164.071 Unit

Kuartal I Tahun 2021, Program Sejuta Rumah Capai 164.071 Unit

Perumahan
'Seluruh Bangunan di Kawasan Heritage Harus Mengikuti Regulasi Cagar Budaya'

"Seluruh Bangunan di Kawasan Heritage Harus Mengikuti Regulasi Cagar Budaya"

Kawasan Terpadu
Tips Inspirasi Ruangan Nyaman dari IKEA Kota Baru Parahyangan

Tips Inspirasi Ruangan Nyaman dari IKEA Kota Baru Parahyangan

Tips
BPN Serahkan Sertifikat Tanah untuk Pusat Pendidikan Pelatihan Propam Polri

BPN Serahkan Sertifikat Tanah untuk Pusat Pendidikan Pelatihan Propam Polri

Berita
Gandeng Moie, Fairpoint Hadirkan Apartemen Rp 30 Miliar

Gandeng Moie, Fairpoint Hadirkan Apartemen Rp 30 Miliar

Apartemen
1.000 Rumah Tak Layak Huni di Kendal Siap Diperbaiki

1.000 Rumah Tak Layak Huni di Kendal Siap Diperbaiki

Perumahan
Fokus Tangani Covid-19, Waskita Bantah Ada Kenaikan Gaji Karyawan

Fokus Tangani Covid-19, Waskita Bantah Ada Kenaikan Gaji Karyawan

Berita
Gubernur NTT: Konstruksi Bangunan Harus Tahan Gempa dan Bencana

Gubernur NTT: Konstruksi Bangunan Harus Tahan Gempa dan Bencana

Konstruksi
[POPULER PROPERTI] Kecuali Cijago, Tol JORR II Bakal Tersambung Akhir 2021

[POPULER PROPERTI] Kecuali Cijago, Tol JORR II Bakal Tersambung Akhir 2021

Berita
komentar di artikel lainnya
Close Ads X