Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Debat Capres 2019, Mengelola Simalakama Infrastruktur

Kompas.com - 16/02/2019, 14:17 WIB
Kondisi jalan perbatasan Papua, Jumat (16/3/2018). Saat ini ruas jalan yang sudah tersambung 891 kilometer dari target 1.098 kilometer. Namun, saat dicek masih ada 58 kilometer jalan yang rusak. Kementerian PUPRKondisi jalan perbatasan Papua, Jumat (16/3/2018). Saat ini ruas jalan yang sudah tersambung 891 kilometer dari target 1.098 kilometer. Namun, saat dicek masih ada 58 kilometer jalan yang rusak.

Dalam periode 2016 sampai dengan 2030, kebutuhan infrastruktur di Asia sebesar 22 triliun dollar AS dan ASEAN senilai 3 triliun dollar AS. Indonesia sendiri membutuhkan hampir Rp 5.000 triliun untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Simalakama Capres

Perekonomian Indonesia saat ini dalam konstelasi fiskalnya memperlihatkan ketidakseimbangan antara kemampuan investasi pemerintah pusat dan daerah.

Padahal aset aset infrastruktur hampir semua berada atau menempel di daerah. Kemampuan fiskal daerah serta merta menjadi kendala besar.

Semua provinsi besar dan kota-kota Indonesia sangat terbatas dalam kemampuan belanja modal infrastruktur, ditambah lagi tumpang tindih aturan fiskal pusat daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang menyulitkan project financing untuk aset daerah.

Simalakama pertama adalah bagaimana pemerintah dapat memenuhi kebutuhan pembiayaan infrastruktur jangka panjang, namun sistem anggaran kita sangat kaku dan tidak memihak pada anggaran tahun jamak atau multi years.

Lalu bagaimana legislasi dapat dibentuk kedepannya agar terjadi penguatan kapasitas daerah untuk bersama pemerintah pusat membangun imfrastruktur dasar.

Dari 500 lebih kota dan kabupaten, dengan memperhitungkan batas maksimal tersebut maka kemampuan kota-kota Indonesia dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur sangat terbatas.

Kota-kota besar kecuali Jakarta, hanya memiliki kemampuan sangat terbatas, sehingga hampir pasti memerlukan keterlibatan sumber-sumber keuangan di pemerintah pusat baik melalui kementerian teknis maupun sumber yang inovatif.

Simalakama kedua, bagaimana peningkatan unsur dalam negeri pada proyek-proyek infrastruktur?

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.