Debat Capres 2019, Mengelola Simalakama Infrastruktur

Partai Buruh maupun Torries di Inggris Raya bahkan menjadikan miliaran poundsterling sebagai manifesto partai dalam pemilu 2017 ketika Theresa May kembali memenangkan kursinya.

Presiden AS Trump pun tercatat menjadi pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS yang memakai janji belanja infrastruktur sebagai kunci kemenangan tipisnya.

Demikian pun kisahnya Pilpres Indonesia, ekonomi yang oleh Standard Chartered Plc dalam laporannya bakal menjadi ke-4 terbesar dunia tahun 2030 berdasarkan purchasing power parity.

Si buah simalakama niscaya akan menjadi isu penentu, karena alokasi anggaran dan kemampuan trickle down sektor ini ke dunia usaha begitu signifikan.

Infrastruktur adalah isu kompleks yang tidak mudah dibahas secara awam. Bagi umum, infrastruktur hanyalah sesederhana jalan, waduk, pelabuhan, rumah sakit, jembatan dan lain lain yang baik, aman, dan berfungsi.

Padahal diskursus infrastruktur adalah fungsi proses pertumbuhan ekonomi dan potensi alamiah dari konvergensi ekonomi regional.

Yang menjadi fokus sentral adalah hubungan antara pertumbuhan produktifitas dan ketersediaan infrastruktur, sehingga memicu perkembangan kebijakan publik dalam penyediaan infrastruktur.

Kenneth Button dari Institute of Public Policy George Mason University menekankan setiap kebijakan publik infrastruktur ini bertabrakan dengan kenyataan bahwa dunia sedang menggalakan peran investasi swasta, penurunan tingkat pajak dan liberalisasi pasar.

Secara teoritis, Indonesia bisa tumbuh pada potensi tingkat pertumbuhan diatas 6 persen hanya bila negara membangun infrastruktur konektifitas dan infrastruktur dasarnya.

Dalam periode 2016 sampai dengan 2030, kebutuhan infrastruktur di Asia sebesar 22 triliun dollar AS dan ASEAN senilai 3 triliun dollar AS. Indonesia sendiri membutuhkan hampir Rp 5.000 triliun untuk membangun infrastruktur yang dibutuhkan.

Simalakama Capres

Perekonomian Indonesia saat ini dalam konstelasi fiskalnya memperlihatkan ketidakseimbangan antara kemampuan investasi pemerintah pusat dan daerah.

Padahal aset aset infrastruktur hampir semua berada atau menempel di daerah. Kemampuan fiskal daerah serta merta menjadi kendala besar.

Semua provinsi besar dan kota-kota Indonesia sangat terbatas dalam kemampuan belanja modal infrastruktur, ditambah lagi tumpang tindih aturan fiskal pusat daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD yang menyulitkan project financing untuk aset daerah.

Lalu bagaimana legislasi dapat dibentuk kedepannya agar terjadi penguatan kapasitas daerah untuk bersama pemerintah pusat membangun imfrastruktur dasar.

Dari 500 lebih kota dan kabupaten, dengan memperhitungkan batas maksimal tersebut maka kemampuan kota-kota Indonesia dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur sangat terbatas.

Kota-kota besar kecuali Jakarta, hanya memiliki kemampuan sangat terbatas, sehingga hampir pasti memerlukan keterlibatan sumber-sumber keuangan di pemerintah pusat baik melalui kementerian teknis maupun sumber yang inovatif.

Simalakama kedua, bagaimana peningkatan unsur dalam negeri pada proyek-proyek infrastruktur?

Ini menyangkut peningkatan sumber daya lokal dan kebutuhan mengundang potensi keuangan global dan teknologi mutakhir dalam pembiayaan pembangunan infrastruktur ke depan. Bagaimana menjaga agar keberlangsungan jangka panjang dapat tercapai?

Pemerintah baik pusat maupun daerah sudah waktunya menangkap peluang inovasi pembiayaan yang diinisiasi swasta melalui proposal un-solicited atau prakarsa badan usaha.

Pasalnya, masih banyak pihak yang masih enggan atau curiga kepada pola kerja sama ini. Bagaimana visi capres tentang peluang kerjasama dengan investasi swasta?

Simalakama ketiga, adalah apakah pilihan capres membangun menyeluruh ke seantero nusantara, atau berdasarkan prioritas?

Apa sektor prioritas yang segera harus dibangun, dan seberapa besar manfaat agregatnya bagi masyarakat Indonesia? Kota dan kawasan urban Indonesia mengalami kemacetan luar biasa dan krisis sumber daya yang harus segera dibenahi apakah harus jadi prioritas? Atau melulu azas pemerataan dan peningkatan ekonomi di pinggiran?

Indonesia yang sedang bergerak menjadi kekuatan ekonomi baru, terancam mandeg karena infrastruktur yang tidak mendukung. Perlukah negara bersikap?

Selamat berdebat dan berdemokrasi!