Bernardus Djonoputro
Ketua Majelis Kode Etik, Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAP)

Bernardus adalah praktisi pembiayaan infrastruktur dan perencanaan kota. Lulusan ITB jurusan Perencanaan Kota dan Wilayah, dan saat ini menjabat Advisor Senior disalah satu firma konsultan terbesar di dunia. Juga duduk sebagai anggota Advisory Board di Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung ( SAPPK ITB).

Selain itu juga aktif sebagai Vice President EAROPH (Eastern Region Organization for Planning and Human Settlement) lembaga afiliasi PBB bidang perencanaan dan pemukiman, dan Fellow di Salzburg Global, lembaga think-tank globalisasi berbasis di Salzburg Austria. Bernardus adalah Penasehat Bidang Perdagangan di Kedubes New Zealand Trade & Enterprise.

Debat Capres 2019, Mengelola Simalakama Infrastruktur

Kompas.com - 16/02/2019, 14:17 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

TIDAK banyak isu dalam politik pembangunan yang selalu mewarnai kontestasi pemilihan kepala negara di dunia, salah satunya adalah infrastruktur.

Partai Buruh maupun Torries di Inggris Raya bahkan menjadikan miliaran poundsterling sebagai manifesto partai dalam pemilu 2017 ketika Theresa May kembali memenangkan kursinya.

Presiden AS Trump pun tercatat menjadi pemenang Pemilihan Presiden (Pilpres) AS yang memakai janji belanja infrastruktur sebagai kunci kemenangan tipisnya.

Demikian pun kisahnya Pilpres Indonesia, ekonomi yang oleh Standard Chartered Plc dalam laporannya bakal menjadi ke-4 terbesar dunia tahun 2030 berdasarkan purchasing power parity.

Si buah simalakama niscaya akan menjadi isu penentu, karena alokasi anggaran dan kemampuan trickle down sektor ini ke dunia usaha begitu signifikan.

Infrastruktur adalah isu kompleks yang tidak mudah dibahas secara awam. Bagi umum, infrastruktur hanyalah sesederhana jalan, waduk, pelabuhan, rumah sakit, jembatan dan lain lain yang baik, aman, dan berfungsi.

Padahal diskursus infrastruktur adalah fungsi proses pertumbuhan ekonomi dan potensi alamiah dari konvergensi ekonomi regional.

Yang menjadi fokus sentral adalah hubungan antara pertumbuhan produktifitas dan ketersediaan infrastruktur, sehingga memicu perkembangan kebijakan publik dalam penyediaan infrastruktur.

Kenneth Button dari Institute of Public Policy George Mason University menekankan setiap kebijakan publik infrastruktur ini bertabrakan dengan kenyataan bahwa dunia sedang menggalakan peran investasi swasta, penurunan tingkat pajak dan liberalisasi pasar.

Secara teoritis, Indonesia bisa tumbuh pada potensi tingkat pertumbuhan diatas 6 persen hanya bila negara membangun infrastruktur konektifitas dan infrastruktur dasarnya.

Halaman:


27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.