Sebentar Lagi, Jakarta Punya Sistem Peringatan Dini Banjir

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sedang merancang sistem peringatan dini banjir untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta dan sekitarnya.

Menurut Kepala Balai Litbang Hidrologi dan Tata Air Pusat Litbang Sumber Daya Air Kementerian PUPR Irvan Sudono, sistem itu akan dinamakan Jakarta Flood Early Warning System (JFEWS).

Melalui sistem tersebut, masyarakat bisa mengetahui daerah mana saja di Jakarta yang berpotensi terjadi banjir. Hal itu bisa diketahui lewat perkiraan curah hujan dan meningkatnya debit air di beberapa titik.

"Sistem ini belum diluncurkan, masih digodok karena ini sifatnya masih riset. Ini sebagai antisipasi untuk early warning system," ujar Irvan dalam PUPR Expo 4.0 di kantor Kementerian PUPR, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Baca juga: Dengan Aplikasi BIM, Pembangunan Infrastruktur Bisa Lebih Efisien

Namun, dia tidak bisa menyebutkan waktu penyelesaian sistem itu karena prosesnya dilakukan bekerja sama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dan pihak terkait.

Irvan mengatakan, sebelumnya Kementerian PUPR sudah membuat sistem peringatan dini banjir untuk skala nasional, namanya FEWS.

Sistem itu juga memanfaatkan prediksi curah hujan dari BMKG untuk melihat potensi terjadinya banjir di sejumlah daerah.

Setelah itu, informasi tentang potensi banjir tersebut disampaikan kembali ke BMKG untuk kemudian disosialisasikan kepada masyarakat luas.

"Hasil yang diperoleh itu berupa peringatan dini banjir di tiap kabupaten sesuai prediksi hujan dari BMKG, juga kerentanan wilayah. Bentuknya ini hanya sebagai peringatan awal," ucap Irvan.

Hanya, dengan adanya JFEWS nanti tidak otomatis membuat Jakarta bebas dari banjir. Sebab, sistem ini dirancang untuk antisipasi penanggulangan banjir, baik oleh pemerintah provinsi maupun kota.

Baca juga: Mengenal Invi J, Aplikasi Jalan dan Jembatan

Sesuai kondisi infrastruktur dan manajamen yang dilakukan selama ini, jika terjadi banjir, kebijakan untuk menanggulanginya tetap berada di tangan pemerintah daerah setempat.

"Apabila infrastrukturnya dan pengelolaannya seperti saat ini, jika ada kejadian banjir, apakah akan membuka pintu air atau pakai pompa itu alternatif penanggulangannya," imbuh Irvan.