Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 08/02/2019, 18:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil memberikan penjelasan terkait adanya kasus warga yang harus membayar sejumlah uang dalam pengurusan sertifikat tanah.

"Pertama serifikat tanah ini program dari sisi pemerintah gratis, tidak ada uang yang dikenakan," ujar Sofyan dalam wawancara dengan Kompas TV, Jumat (8/2/2019).

Sofyan menambahkan, biaya yang ditanggung pemerintah mencakup pembuatan sertifkat. Sementara biaya lain seperti pembuatan dokumen bukti kepemilikan dan material patok ditanggung oleh masyarakat.

Baca juga: Disebut Belum Punya Sertifikat Tanah, Ini Kata Dirut MRT Jakarta

"Masyarakat harus memasang patok tanda batas, mereka biaya sendiri, mengumpulkan surat-surat atau bukti sebagai dasar hukum untuk BPN mengeluarkan sertifikat. Yang dikerjakan BPN pergi ke desa mengukur tanah yang telah dipatok tadi," imbuh dia.

Sedangkan untuk layanan pra-sertifikat dikenakan uang oleh desa atau kelompok masyarakat. Jumlah yang dibebankan sesuai dengan peraturan SKB 3 menteri atau peraturan daerah terkait.

Sofyan menambahkan, kondisi ini bisa berbeda di berbagai daerah. Dia memberi contoh Provinsi DKI Jakarta, masyarakat tidak dibebani dengan biaya sebelum pembuatan sertikat, karena hal tersebut ditanggung oleh pemerintah daerah.

"Biaya tergantung daerah. Di Jawa sekitar Rp 200.000-250.000, luar Jawa range maksimal sekitar Rp 350.000 per bidang," lanjut Sofyan.

Sofyan mengaku untuk kasus di Tangerang memang merupakan pungutan liar dan tidak berdasar. Untuk itu dia mengimbau bagi masyarakat yang menemui kejadian serupa dapat melaporkan ke Tim Saber Pungli Kementerian ATR/BPN atau ke Tim Saber Pungli Kepolisian.

"Kalau masyarakat tidak ada yang melapor kita tidak bisa ambl tindakan, polisi juga tidak bisa ambil tindakan," ucap dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+