"Investor Enggak Akan Mau Pinjamin Duit Kalau Besok Indonesia Bubar"

JAKARTA, KOMPAS.com - Utang luar negeri Indonesia kembali menjadi komoditas politik jelang Pemilu Presiden (Pilpres) 2019 yang akan dilangsungkan pada April mendatang.

Berdasarkan laporan Kementerian Keuangan, hingga akhir 2018 total utang pemerintah mencapai Rp 4.418,3 triliun.

Artinya, terdapat penambahan utang Rp 1.809,6 triliun sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Presiden.

Menurut Corporate Finance Group Head PT Jasa Marga (Persero) Tbk Eka Setya Adrianto, utang memang menawarkan kelebihan dan kekurangan.

Di satu sisi, utang memberikan berbagai tantangan kepada pihak yang menerima pinjaman, terutama dalam hal pengembaliannya.

Baca juga: Anggaran Infrastruktur 2019 Tembus Rp 415 Triliun

"Di sisi lain, kalau perusahaan atau pun orang yang bisa berutang itu sebetulnya punya trust berarti dari pihak ketiga," kata Eka dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Dalam sejumlah kesempatan, pemerintah kerap melontarkan pernyataan bahwa utang yang dibuat pemerintah dilakukan untuk mempercepat pembangunan.

Seperti dilansir BBC, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan, wajar bila suatu negara berutang untuk pembangunan.

Asal, negara itu dapat melunasi utang tersebut. Hingga kini, tidak ada utang Indonesia yang jatuh tempo dan tidak dibayar.

Dok. Jasa Marga Perjanjian kredit sindikasi dana talangan tanah proyek pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi ditandatangani di Kantor Pusat Jasa Marga, Jakarta, Selasa (29/1).

Eka mengatakan, meski utang bertambah, pemerintah sampai saat ini masih tetap dapat menjaga kepercayaan investor.

Dengan demikian, kepercayaan mereka terhadap negara ini tetap tinggi untuk menanamkan investasinya.

"Kira-kira orang mau enggak minjemin sama Jasa Marga kalau besok tau Jasa Marga mau bangkrut? Atau katakanlah investor enggak akan mau pinjamin, kalau besok Indonesia bubar," kata dia.

"Tentunya kita enggak berani juga. Investor itu kan bukan orang-orang biasa, apalagi kalau kita sudah berhubungan dengan capital market di luar negeri yang sangat rigid aturannya. Tentu itu tidak mudah seperti itu," imbuh Eka.