Investor Harap "Command Center" Investasi Dibentuk

Kompas.com - 07/02/2019, 12:00 WIB
Bendungan Bili-BiliDok. Kementerian PUPR Bendungan Bili-Bili

JAKARTA, KOMPAS.com - Dalam sejumlah kesempatan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mendorong swasta berpartisipasi aktif dalam pembangunan infrastruktur dalam negeri. Seperti pada saat memimpin rapat terbatas di Kantor Presiden pada 19 Juli 2016, silam.

Persoalannya, banyak investor swasta Nasional, dan juga asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia justru bingung bagaimana mendapatkan informasi tentang proyek yang akan digarap pemerintah.

"Memang investor asing itu berminat untuk masuk Indonesia, itu fakta. Tapi di sisi lain mereka kerepotan dalam hal, 'saya harus mengakses informasi dari mana?'," ungkap pengamat infrastruktur Universitas Indonesia, Wicaksono Adi, kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), ada 227 proyek yang kini masuk dalam PSN.

Baca juga: Anggaran Infrastruktur 2019 Tembus Rp 415 Triliun

Untuk menggarap seluruh proyek tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 4.150 triliun. Hanya, anggaran pembangunan itu tak bisa sepenuhnya didanai pemerintah.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) hanya mampu membiayai sekitar Rp 428 triliun. Sementara, BUMN dan BUMD diperkirakan bisa mendanai sekitar Rp 1.273 triliun.

Suasana ruas jalan tol Mojokerto Barat - Mojokerto Utara, Jawa Timur, Selasa (28/06/2016). Ruas jalan tol ini akan digunakan sementara untuk jalur mudik lebaran.KOMPAS IMAGES / KRISTIANTO PURNOMO Suasana ruas jalan tol Mojokerto Barat - Mojokerto Utara, Jawa Timur, Selasa (28/06/2016). Ruas jalan tol ini akan digunakan sementara untuk jalur mudik lebaran.
Sisanya sebesar Rp 2.449 triliun diharapkan dapat didanai swasta, bisa investor dalam negeri maupun luar negeri.

Wicaksono mengatakan, dalam sejumlah pertemuan dengan investor asing, tak jarang kebingungan tersebut diutarakan.

Mereka berharap pemerintah menyediakan semacam ' command center' yang dapat memberikan informasi secara komprehensif dan lengkap kepada para investor.

Baca juga: Beraset Rp 233 Triliun, Holding BUMN Infrastruktur Dinilai Tepat

Tak cuma itu, badan tersebut diharapkan juga dapat menjadi jembatan penghubung untuk menyelesaikan segala urusan baik di tingkat pusat dan daerah.

Hal ini untuk memberikan kepastian waktu penyelesaian suatu urusan, terutama soal perizinan. Pasalnya, kepastian waktu ini sangat erat kaitannya dengan kepastian investasi.

"Kan ada beberapa izin yang harus diurus di tingkat lokal, seperti domisili usaha. Kalau ini ada hal yang jelas, mungkin mereka akan senang sekali," tuntas Wicaksono.

Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X