Investor Harap "Command Center" Investasi Dibentuk

Persoalannya, banyak investor swasta Nasional, dan juga asing yang berminat menanamkan modal di Indonesia justru bingung bagaimana mendapatkan informasi tentang proyek yang akan digarap pemerintah.

"Memang investor asing itu berminat untuk masuk Indonesia, itu fakta. Tapi di sisi lain mereka kerepotan dalam hal, 'saya harus mengakses informasi dari mana?'," ungkap pengamat infrastruktur Universitas Indonesia, Wicaksono Adi, kepada Kompas.com, beberapa waktu lalu.

Merujuk Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN), ada 227 proyek yang kini masuk dalam PSN.

Untuk menggarap seluruh proyek tersebut, pemerintah membutuhkan anggaran sekitar Rp 4.150 triliun. Hanya, anggaran pembangunan itu tak bisa sepenuhnya didanai pemerintah.

Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) hanya mampu membiayai sekitar Rp 428 triliun. Sementara, BUMN dan BUMD diperkirakan bisa mendanai sekitar Rp 1.273 triliun.

Wicaksono mengatakan, dalam sejumlah pertemuan dengan investor asing, tak jarang kebingungan tersebut diutarakan.

Mereka berharap pemerintah menyediakan semacam 'command center' yang dapat memberikan informasi secara komprehensif dan lengkap kepada para investor.

Tak cuma itu, badan tersebut diharapkan juga dapat menjadi jembatan penghubung untuk menyelesaikan segala urusan baik di tingkat pusat dan daerah.

Hal ini untuk memberikan kepastian waktu penyelesaian suatu urusan, terutama soal perizinan. Pasalnya, kepastian waktu ini sangat erat kaitannya dengan kepastian investasi.

"Kan ada beberapa izin yang harus diurus di tingkat lokal, seperti domisili usaha. Kalau ini ada hal yang jelas, mungkin mereka akan senang sekali," tuntas Wicaksono.