Jubir BPN Prabowo-Sandiaga: Jokowi Tak Efisien Bangun Infrastruktur

Kompas.com - 06/02/2019, 15:50 WIB
Suasana pembangunan proyek transportasi masal Light Rail Transit (LRT) di sepanjang Tol Jagorawi, Kampung Makasar, Jakarta Timur, Minggu (23/7/2017). Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Budhi Harto mengungkapkan, nilai pembangunan prasarana LRT Jabodebek di kontrak awal sebesar Rp23,39 triliun sudah termasuk PPN 10 persen. Namun, setelah dihitung lagi, ongkos konstruksi LRT dapat ditekan lebih murah menjadi Rp 19,7 triliun dan belum termasuk PPN 10 persen dan sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/foc/17. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaSuasana pembangunan proyek transportasi masal Light Rail Transit (LRT) di sepanjang Tol Jagorawi, Kampung Makasar, Jakarta Timur, Minggu (23/7/2017). Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Budhi Harto mengungkapkan, nilai pembangunan prasarana LRT Jabodebek di kontrak awal sebesar Rp23,39 triliun sudah termasuk PPN 10 persen. Namun, setelah dihitung lagi, ongkos konstruksi LRT dapat ditekan lebih murah menjadi Rp 19,7 triliun dan belum termasuk PPN 10 persen dan sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/foc/17.

Saat bertemu anggota Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) beberapa waktu lalu, Wapres menyebut pembangunan LRT Jabodebek terlalu mahal, dan kurang efisien karena bersebelahan dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek, maupun Tol Jagorawi.

Baca juga: Beraset Rp 233 Triliun, Holding BUMN Infrastruktur Dinilai Tepat

Kalla menyebut angka untuk ongkos konstruksi mencapai Rp 500 miliar per kilometer. Sementara total investasi pembangunan proyek yang terdiri atas tiga relasi ini sekitar Rp 29,9 triliun.

Tak beda jauh, imbuh Dahnil, hal serupa juga terjadi pada proyek LRT Palembang. Aspek prioritas, kata dia, kurang diperhatikan.

"Sekarang pengelola akui tidak ada penumpang yang menggunakan itu, sedangkan biaya operasionalnya bisa mencapai Rp 10 miliar per bulan. Sementara pendapatannya hanya Rp 1 miliar per bulan. Itu akan menjadi beban serius, akan membebani ekonomi kita. Tidak efisien," cetus Dahnil.

Sebelumnya, Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono menyebut, biaya operasional LRT Palembang tak sebanding dengan pendapatan bulanan yang diperoleh.

"Menurut informasi dari KAI, biaya operasional LRT per bulan mencapai Rp 10 Miliar. Sedangkan pendapatan hanya 10 persen dari itu," ucap Bambang seperti dilansir dari Tribun Sumsel, Rabu (30/1/2019).

Sejauh ini, pendapatan LRT Palembang baru sekitar Rp 1,1 miliar per bulan. Informasi tersebut diakui politisi Gerindra tersebut dari PT KAI.

"Untuk itulah hingga kini masih disubsidi pemerintah, tahun ini Rp 123 miliar," kata Bambang.

Ia pun mengusulkan pemerintah pusat tak lagi memberikan subsidi untuk proyek ini. Sebaliknya, pemerintah daerahlah yang mengalokasikan subsidi untuk transportasi massal tersebut.

Kualitas rendah

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X