Resmi Jadi Anak Usaha HK, Adhi Karya Lepas Saham Seri B

Kompas.com - 01/02/2019, 16:47 WIB
Suasana pembangunan proyek transportasi masal Light Rail Transit (LRT) di sepanjang Tol Jagorawi, Kampung Makasar, Jakarta Timur, Minggu (23/7/2017). Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Budhi Harto mengungkapkan, nilai pembangunan prasarana LRT Jabodebek di kontrak awal sebesar Rp23,39 triliun sudah termasuk PPN 10 persen. Namun, setelah dihitung lagi, ongkos konstruksi LRT dapat ditekan lebih murah menjadi Rp 19,7 triliun dan belum termasuk PPN 10 persen dan sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/foc/17. ANTARA FOTO/Yulius Satria WijayaSuasana pembangunan proyek transportasi masal Light Rail Transit (LRT) di sepanjang Tol Jagorawi, Kampung Makasar, Jakarta Timur, Minggu (23/7/2017). Direktur Utama PT Adhi Karya Tbk, Budhi Harto mengungkapkan, nilai pembangunan prasarana LRT Jabodebek di kontrak awal sebesar Rp23,39 triliun sudah termasuk PPN 10 persen. Namun, setelah dihitung lagi, ongkos konstruksi LRT dapat ditekan lebih murah menjadi Rp 19,7 triliun dan belum termasuk PPN 10 persen dan sesuai arahan Presiden Jokowi, pemerintah akan tetap mengejar target penyelesaian proyek LRT Jabodebek pada awal 2019. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya/foc/17.

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Adhi Karya (Persero) Tbk memindahkan semua saham Seri B milik negara sebagai setoran modal kepada PT Hutama Karya (Persero) atau HK.

Keputusan ini dibuat dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) yang digelar di Jakarta, Jumat (1/2/2019).

Pemindahan atau pengalihan saham ini dilakukan sehubungan dengan rencana pembentukan holding badan usaha milik negara (BUMN) di sektor infrastruktur.

"Semua (para pemegang saham) sudah setuju bahwa saham Seri B pemerintah seluruhnya dipindahkan ke HK, tapi masih menunggu keputusan presiden," ujar Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto kepada Kompas.com saat ditemui seusai RUPSLB.

Baca juga: Gabung Holding Infrastruktur, Waskita Lepas Status Persero

Setelah saham itu dialihkan, HK akan menjadi induk usaha (holding). Kemudian, Adhi Karya akan berubah menjadi anak perusahaan. Statusnya juga berubah dari BUMN persero menjadi non-persero.

Ketentuan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 tahun 2016 perihal perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.

Namun, pemerintah tetap memiliki pengendalian secara langsung ataupun tidak langsung di Adhi Karya meski sahamnya telah dialihkan sebagai tambahan penyertaan modal di Hutama Karya.

Adapun pengendalian langsung akan dilaksanakan melalui kepemilikan 1 saham Seri A Dwiwarna di Adhi Karya.

Sedangkan pengendalian secara tidak langsung akan dilaksanakan melalui kepemilikan 100 persen saham pada HK yang akan menjadi pemegang saham Seri B terbanyak di Adhi Karya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X