Pisau dan Selimut, Alat Tukar Jual Beli Tanah Melbourne

Kompas.com - 10/01/2019, 14:00 WIB
Lanskap MelbournePIXABAY/Jonny_Joka Lanskap Melbourne

KOMPAS.com - Perjanjian jual beli sudah dilakukan manusia sejak dahuku kala. Salah satu perjanjian jual-beli yang dianggap unik, dilakukan pendiri negara bagian Voctoria, John Batman.

Batman tiba di Port Philip pada 1835, peternak sekaligus pebisnis tersebut bertemu dengan kepala suku Dutigall mewakili komite permukiman, Port Phillip Association.

Dia percaya, tanah yang dipijaknya merupakan tempat yang sesuai untuk wilayah permukiman baru.

Melansir Australian Geographic, Batman membujuk para pemangku jabatan di suku tersebut untuk melepaskan tanah mereka.

Akhirnya setelah melalui negosiasi, 8 orang tetua suku sepakat untuk meneken kontrak pembelian tanah masyarakat lokal. Kontrak ini dikenal dengan nama Batman's Treaty atau Perjanjian Batman.

Dalam kontrak tersebut, Batman mendapatkan 250.000 hektar tanah milik penduduk lokal.

Dengan apa Batman menguasai lahan penduduk lokal?

Batman menukar lahan tersebut dengan beberapa barang seperti 30 buah kapak khas suku Indian, 20 buah selimut, 100 buah pisau, 30 cermin, 200 lembar sapu tangan, 45 baju, dan 45 kilogram tepung.

Ilustrasi Perjanjian Batman (1886)commons.wikimedia.org Ilustrasi Perjanjian Batman (1886)
Kelak, tanah ini akan menjadi salah satu kota terkenal di Australia, Melbourne. Selain itu, lahan yang dibeli Batman itu kini juga menjadi kota pelabuhan Geelong.

Salah satu hal terpenting dari perjanjian ini adalah adanya pengakuan terhadap hak penduduk lokal Australia.

Batman juga menjadi orang pertama yang mengakui kepemilikan tanah dengan melakukan perjanjian jual beli tersebut.

Namun menurut State Library of Victoria, perjanjian ini tidak diakui saat proklamasi negara bagian New South Wales yang dideklarasikan oleh Gubernur Richard Bourke.

Pada 6 Agustus 1835, Bourke mengumumkan, Kerajaan Inggris merupakan pemilik dari seluruh tanah di Australia termasuk lahan yang dibeli oleh Batman.

Bourke bahkan meproklamirkan bahwa seluruh perjanjian yang berhubungan dengan penduduk asli dianggap ilegal dan merupakan aksi penentangan terhadap kerajaan.




Close Ads X