Konsep Hunian TOD Dinilai Belum Jelas

Kompas.com - 10/12/2018, 19:30 WIB
Diskusi bertema Building Jakarta Upwards di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Jakarta, Senin (10/12/2018). Kompas.com/ERWIN HUTAPEADiskusi bertema Building Jakarta Upwards di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Jakarta, Senin (10/12/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penerapan konsep transit oriented development (TOD) yang saat ini dikembangkan oleh pemerintah dinilai sebagai masalah yang cukup kompleks dan belum jelas.

Menurut Direktur Eksekutif Jakarta Property Institute (JPI) Wendy Haryanto, pada dasarnya konsep TOD adkait konektivitas.

TOD mempermudah pergerakan masyarakat dari satu ke tempat lain dengan menghadirkan sistem transportasi yang bagus dan terjangkau.

"Makanya agak rancu konsepnya. Sebenarnya TOD itu konektivitasnya, suatu cara untuk bergerak dari satu moda ke moda lain. Kita tidak punya clear translation of TOD means to us," ujar Wendy dalam diskusi bertema "Building Jakarta Upwards" di Sekolah Bisnis dan Manajemen Institut Teknologi Bandung (SBM ITB), Jakarta, Senin (10/12/2018).

Baca juga: Tiga BUMN Bangun 10.783 Unit Apartemen TOD

Dia menyinggung regulasi pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan TOD.

Bagi dia, peraturan itu belum cukup konkret dan jelas. Sebab, yang lebih penting adalah pelaksanaannya secara nyata.

Sebagai contoh, Wendy mengemukakan besarnya biaya transportasi bagi orang yang tinggal di wilayah Jabodetabek dan bekerja di Kota Jakarta.

Area parkir di Stasiun Pondok Cina yang akan dijadikan lahan rumah susun berkonsep transit oriented development (TOD). Rusun TOD yang dibangun di Stasiun Pondok Cina merupakan bagian dari kerja sama antara  Perum Perumnas dam PT KAI.Kompas.com/Alsadad Rudi Area parkir di Stasiun Pondok Cina yang akan dijadikan lahan rumah susun berkonsep transit oriented development (TOD). Rusun TOD yang dibangun di Stasiun Pondok Cina merupakan bagian dari kerja sama antara Perum Perumnas dam PT KAI.
"Yang penting adalah bisa tersambung dan lebih murah. Karena sekarang transportasi untuk karyawan masuk ke kota itu mahal, bisa sampai 30 persen dari gajinya. Ada studi yang saya baca, itu tinggi sekali," ucapnya.

Padahal, jika ongkos yang 30 persen itu bisa ditekan, nantinya dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain, misalnya perumahan.

Maka dari itu, harus dicari jalan keluarnya dan diperlukan komunikasi antara pemerintah dan swasta sehingga bisa diperoleh solusi yang terbaik.

Wendy mengatakan, pihaknya secara aktif memberi saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengenai penerapan konsep TOD ini.

"Kami aktif di Pemprov, memberi suara yang positif. Seperti apa pengembng yang ada di sekitar situ, bagaimana lahannya. Tapi mereka juga harus bantu supaya ini diberesin. Apakah strukturnya atau regulasinya, dari situ aja dulu," imbuhnya.

Menurut Wendy, kalau infrastrukturnya beres, maka perekonomian suatu kota akan berkembang dengan sendirinya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X