Lagi, Pemerintah Kirim 96 Insinyur Bangun Risha di Lombok

Kompas.com - 13/11/2018, 14:21 WIB
Para CPNS Kementerian PUPR yang dikirim ke Lombok, NTB untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.Kompas.com / Dani Prabowo Para CPNS Kementerian PUPR yang dikirim ke Lombok, NTB untuk membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascagempa.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tak kurang dari 96 insinyur CPNS Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diterbangkan ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mereka ditugaskan untuk mempercepat pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah dan fasilitas umum yang rusak.

Wilayah ini beberapa waktu lalu mengalami kerusakan parah setelah gempa bumi mengguncang serta meluluhlantakkan kawasan tersebut.

Kini, wilayah Lombok dan sekitarnya mulai bangkit pasca-kegiatan rehab rekon dilaksanakan sejak 1 September lalu.

"Ini terdiri atas 57 perempuan dan 39 laki-laki, dimana 90 lebih di antaranya adalah engineer," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat kegiatan pelepasan di Lanud Halim Perdanakusuma, Selasa (13/11/2018).

Baca juga: 400 Insinyur Muda Mulai Disebar di Sejumlah Wilayah NTB

Basuki menuturkan, sebelumnya sudah ada 398 insinyur CPNS Kementerian PUPR yang telah dikirim ke Lombok pascagempa. Mereka yang dikirim seluruhnya adalah laki-laki, lantaran saat itu masih dalam kondisi bencana.

"Sekarang ini banyak perempuannya," imbuh dia.

Sesuai Instruksi Presiden nomor 5 tahun 2018 tentang Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Lombok Barat, Lombok Utara, mereka akan bertugas sebagai fasilitator dalam membangun rumah instan sederhana sehat (Risha) yang diklaim tahan gempa.

Sementara, proses rehab rekon sendiri akan dilakukan sepenuhnya oleh masyarakat secara gotong royong.

Para CPNS ini nantinya akan memastikan bahwa kualitas hunian yang akan dibangun sesuai dengan standar yang ditentukan.

Basuki berpesan, agar para CPNS yang dikirim tidak berperilaku semena-mena, sehingga terkesan ingin dilayani. Sebaliknya, mereka harus melayani masyarakat sebaik mungkin selama proses pendampingan.

"Harus ada komunikasi baik dengan masyarakat agar tujuannya membangun dengan baik. Build Back Better. Itu tujuan utama, bukan mempersulit, bukan memperlambat, tapi mempercepat dan kita harus membangun lebih baik dari sebelumnya," tuntas Basuki.



Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Close Ads X