Program DP 0 Dinilai Lebih Mahal, Ini Kata Pemprov DKI....

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemprov DKI akan memberikan pinjaman uang muka atau down payment (DP) bagi peminat hunian program DP 0 Rupiah atau Solusi Rumah Warga (Samawa) Klapa Village.

Namun syaratnya, uang yang dipinjamkan tersebut dikenakan bunga sebesar 2,5 persen.

Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta Meli Budhiastuti mengatakan, besaran bunga itu diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.

"Iya, sesuai Pergub, Pemprov memberikan fasilitas pembiayaan uang muka yang harus dikembalikan secara diangsur oleh penerima manfaat dengan mengikuti cicilan KPR-nya," kata Meli kepada Kompas.com, Selasa (6/11/2018).

Baca juga: DKI Klaim Cicilan DP 0 Rupiah Lebih Murah dari Program Jokowi

Menurut Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitas Pemilik Rumah Sejahtera Dzikran Kurniawan, selama ini masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mengalami kesulitan untuk mengumpulkan uang muka saat ingin membeli hunian.

Oleh karena itu, Pemprov DKI memberikan fasilitas berupa pinjaman uang muka.

"Jadi, ini ingin membuat masyarakat pokoknya kalau mereka mampu menyisihkan uang untuk mencicil itu ya sudah mereka bisa KPR. Itu jaminan yang diberikan," ujar Dzikran.

Maksimum 20 persen

Adapun besaran pinjaman uang muka yang diberikan Pemprov DKI maksimum 20 persen dari harga hunian.

Misalnya, harga hunian termurah yang ditawarkan pada program DP 0 Rupiah ini adalah Rp 184,8 juta. Artinya, besaran uang muka yang bisa ditanggung Pemprov yaitu Rp 36,96 juta.

Meli menilai, dibandingkan dengan rusunami yang ditawarkan pemerintah pusat, harga Rusunami Klapa Village yang menjadi bagian dari program DP 0 Rupiah ini jauh di bawahnya.

"Harga rusun program Samawa ini di bawah harga yang ditetapkan oleh Kementerian PUPR," sebut Meli.

Bantah lebih mahal

Untuk diketahui, selain sistem bunga pada cicilan uang muka, bunga pada angsuran per bulan juga diterapkan saat kelak masyarakat membayar cicilan KPR.

Hal ini disebabkan program yang digagas Gubernur DKI Anies Baswedan ini masih tetap mengandalkan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dari pemerintah pusat.

FLPP digunakan untuk pembayaran dengan skema Kredit Pemilikan Apartemen (KPA).

Adapun besaran bunga yang berlaku saat masyarakat mencicil adalah 5 persen flat dari subsidi pemerintah pusat.

Sementara, Pemprov DKI hanya menalangi uang mukanya. Kendati demikian, Meli mengaklaim, program yang dibesut Pemprov DKI ini masih lebih murah bagi MBR dibandingkan program pemerintah pusat.

"Selisih bunganya itu merupakan bantuan dari pemerintah (pemprov) kan?" kata dia.

"Pemohon (juga) tidak perlu menyiapkan uang tunai saat mau PPJB. Pembiayaan DP yang difasilitasi pemprov bunganya 2,5 persen, bila dibandingkan dengan besaran bunga yang lain, rata-rata minimal 5 persen," imbuh Meli.

Sementara itu, Dzikran mengatakan, dengan penerapan bunga tersebut diharapkan program ini dapat berjalan dalam jangka panjang.

Dengan begitu, meski kepemimpinan berganti, program ini masih dapat dijalankan oleh pemimpin periode berikutnya.

"Dengan konsep pinjaman mereka akan kembali dan dipinjamkan kembali dan terus akan dipinjamkan tak bergantung gubernurnya. Apa iya program ini kalau sudah 3-4 tahun disubsidi setelah itu enggak ada lagi programnya?" kata Dzikran.

Bagaimana dengan program rusunami DP 1 persen yang digagas Presiden Joko Widodo?

Pada 27 April 2017 lalu, Presiden Joko Widodo meluncurkan proyek PP Urban Town@Serpong. Proyek ini merupakan proyek rusunami subsidi yang dapat ditebus dengan DP 1 persen.

Berdiri di atas lahan seluas 8,5 hektar, kompleks ini akan dibangun dengan konsep superblok yang terdiri atas 11 menara dengan kapasitas 6.000 unit.

Baca juga: Sekali Lagi, Ini Syarat Mendapatkan Rumah DP 1 Persen

Setiap unit memiliki luas 30 meter persegi yang terdiri atas 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, dapur dan ruang keluarga. Harga yang dibanderol untuk rusunami ini adalah Rp 294 juta atau Rp 8,4 juta per meter persegi.

Dengan ketentuan DP 1 persen, maka peminat diwajibkan menyetor uang Rp 2,9 juta. Sementara cicilannya sekitar Rp 1,2 juta per bulan untuk masa tenor 20 tahun.