DKI Klaim Cicilan DP 0 Rupiah Lebih Murah dari Program Jokowi

Kompas.com - 06/11/2018, 16:18 WIB
Proyek Rusunami Klapa VillageKompas.com/DANI PRABOWO Proyek Rusunami Klapa Village

JAKARTA, KOMPAS.com - Peminat rumah susun sederhana milik (rusunami) pada program hunian DP Rp 0 yang digagas Pemprov DKI akan dikenakan bunga 2,5 persen bila memanfaatkan fasilitas pinjaman uang muka atau down payment (DP).

Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Fasilitas Pemilik Rumah Sejahtera Dzikran Kurniawan mengatakan, besaran uang muka yang dipinjamkan maksimum 20 persen dari harga hunian.

Misalnya, bila masyarakat berminat mengambil tipe studio seharga Rp 184.800.000, maka pinjaman uang muka yang diberikan maksimal sebesar Rp 36.960.000.

Sementara, untuk tipe terbesar yaitu tipe 36 dengan dua kamar tidur, akan diberikan pinjaman maksimum Rp 68.340.800.

Baca juga: Simak, Syarat Dapatkan Rusunami DP 0 Rupiah

Meski dikenakan bunga, Dzikran meyakini, program ini jauh lebih terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bila dibandingkan dengan program rumah murah lainnya.

Termasuk program yang digagas oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sekalipun.

"Silahkan bandingkan ke pusat, kami tidak mau nanti dikira ini (membanding-bandingkan)," kata Dzikran kepada Kompas.com, Selasa (6/11/2018).

Untuk program serupa yang digagas pemerintah pusat, ada kewajiban bagi masyarakat untuk menyerahkan uang muka sebesar 1 persen dari harga hunian.

Menurut dia, tidak banyak MBR yang memiliki kemampuan untuk mengumpulkan uang muka tersebut. Sering kali uang yang telah terkumpul justru digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.

Pada akhirnya, mereka pun terpaksa meminjam uang kepada pihak lain, seperti koperasi, pegadaian, atau keluarga, yang justru akan memberatkan mereka.

"Ini yang banyak terjadi. Pada akhirnya tidak menyelesaikan masalah," kata dia.

"Bisa akses KPR, tapi punya pinjaman yang jauh lebih mahal. Nah ini yang kita analisis kalau mereka mencicil (uang muka) bulanan mereka mampu," imbuh mantan fungsional utama di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Page:



Close Ads X