Dokumen Amdal Calon Bandara Jenderal Besar Soedirman Segera Dibahas
PURBALINGGA, KOMPAS.com - Proyek pembangunan Bandara komersial Jenderal Besar Soedirman di Kecamatan Bukateja, Purbalingga, Jawa Tengah, pekan ini memasuki tahap pembahasan analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal).
Komandan Landasan Udara Jenderal Besar Soedirman Letkol Penerbang Putu Sucahyadi menuturkan, saat ini pihaknya telah selesai membahas mengenai masterplan dan daerah lingkungan kerja (DLKr).
“Proses sampai dengan saat ini sudah selesai pembahasan masterplan dan DLKr, sudah selesai dibahas. Selanjutnya kami tinggal menunggu surat dari Angkasa Pura (AP) II yang nanti diterima di KASAU, selanjutnya tinggal menunggu persetujuan beliau (KASAU),” kata Putu kepada Kompas.com, Selasa (6/11/2018).
Baca juga: Angkasa Pura Tegaskan Proyek Bandara Jenderal Soedirman Tidak Mandek
Putu melanjutkan, dalam waktu dekat rencananya akan ada pertemuan sejumlah instansi terkait Amdal.
Dokumen Amdal diperlukan agar nantinya dalam progres pembangunan, kemungkinan-kemungkinan dampak bisa diantisipasi.
“Pekan ini akan dimulai kick-off meeting atau dilakukan pembahasan tentang kajian Amdal. Ini juga kaitannya dengan prosedur pembangunan bandara. Kalau kajian Amdal ini ada beberapa instansi yaitu Angkasa Pura II, Pemprov Jateng, Pemkab Purbalingga, TNI AU,” jelas Putu.
Menurut Putu, pembahasan Amdal menjadi bagian prosedur sebelum nantinya masuk ke proses pelelangan pembangunan fisik, seperti terminal dan sarana lainnya.
“Ini persyaratan untuk masuk lelang pembangunan fisik,” imbuh dia.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan, Imam Wahyudi mengatakan, kapasitas Pemkab Purbalingga saat ini sebatas pada pembangunan akses jalan tembus dari Jalan Raya Tidu menuju bandara.
“Jalan tembus dari Tidu ke bandara, untuk masuk ke terminal sudah,” kata Imam.
Untuk diketahui, Bandara Jenderal Besar Soedirman merupakan bandara militer yang akan difungsikan menjadi bandara komersial.
Oleh karenanya, akses masuk nantinya juga bakal dipisah antara komersial dan kepentingan militer.
“Jadi dipisahkan untuk kepentingan sipil dan militer. Nanti untuk komersial masuknya lewat jalan tembus Tidu,” sebut Imam.
Dia menambahkan, mulai tahun 2019 kewajiban pembangunan menjadi tanggung jawab Pemprov Jawa Tengah.
Pemkab Purbalingga hanya membantu soal pembebasan lahan. Baik untuk penambahan lintasan maupun untuk sarana pendukung lain.
