Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Relokasi Korban Gempa Sulteng Tunggu Delineasi Kawasan Selesai

Kompas.com - 06/11/2018, 11:00 WIB
Dani Prabowo,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Relokasi warga yang menjadi korban gempa Sulawesi Tengah (Sulteng) masih menunggu proses delineasi area relokasi yang dilakukan tim ahli.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, relokasi baru dapat dilakukan setelah masterplan kawasan jadi.

Senyampang, penetapan masterplan menunggu proses delineasi selesai. Delineasi merupakan sebuah langkah untuk menarik batas sementara terhadap suatu objek atau wilayah untuk kemudian dijadikan peta.

"Yang di Palu itu kita masih menunggu delineasi daerah mana yang dilarang. Nah, ini belum (selesai)," kata Basuki di kantornya, Senin (5/11/2018).

Baca juga: Guru Besar ITB: Perlu Refrofitting Bangunan Pasca-gempa Sulteng

Wakil Presiden Jusuf Kalla, sebut dia, juga telah memerintahkan agar proses relokasi segera dilakukan agar warga yang terdampak segera memiliki tempat tinggal kembali.

Meski demikian, proses pemetaan dan penyusunan masterplan cukup memakan waktu. Selain itu, kawasan relokasi juga harus ditetapkan di dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW) agar tidak sembarangan dibangun.

"Mau ditempatkan di mananya, ini kan Bina Marga harus bikin jalan. Nah itu dulu (ditetapkan). Harus hati-hati sekali, karena biasanya ada protes. Jadi harus didelineasi lagi," tutur Basuki.

Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Hadi Sucahyono, sebelumnya, menyebut, ada tiga lokasi yang telah disurvei pemerintah sebagai daerah tujuan relokasi.

Ketiganya yaitu Kelurahan Duyu, Kecamatan Palu Barat seluas 78 hektar, Kelurahan Tondo di Kecamatan Mantikulore, Palu, seluas 88 hektar dan Kelurahan Pombewe di Kabupaten Sigi seluas 210 hektar.

"Selanjutnya akan menunggu hasil penelitian tanah dan kondisi geologi lebih detail dari Badan Geologi dan Pusat Studi Gempa Nasional, agar bisa dipastikan lokasi untuk relokasi benar-benar aman," kata Hadi dalam keterangan tertulis, Minggu (14/10/2018).

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan saat ini sudah tersedia 1.000 hektar tanah yang siap digunakan untuk relokasi korban terdampak gempa bumi di Sulawesi Tengah.

"Soal relokasi itu ada yang sudah teridentifikasi ada 1.000 hektar tanah HGB (Hak Guna Bangunan), yang selama ini ngangur yang akan digunakan untuk daerah relokasi," kata Sofyan di Kantor Wakil Presiden, Senin (5/11/2018).

Ia menambahkan untuk menunjang proses relokasi nantinya dibuat peraturan daerah (perda). Perda akan mengatur larangan pembangunan di sepanjang jalur yang dilalui sesar gempa.

Saat ini, kata Sofyan, pemerintah terus menyempurnakan pemetaan wilayah rawan gempa di Palu dan kota atau kabupaten di Sulawesi Tengah lainnya.

"Pokoknya daerah-daerah yang enggak boleh dibangun lagi akan diumumkan sebagai daerah merah yang memang sama sekali enggak boleh dibangun," ujar Sofyan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Harta Properti Gubernur Bengkulu, Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Harta Properti Gubernur Bengkulu, Tersangka Kasus Pemerasan dan Gratifikasi

Berita
Hingga Awal November, 1,9 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan

Hingga Awal November, 1,9 Juta Sertifikat Tanah Elektronik Diterbitkan

Berita
Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Begini Cara Cek Nilai Tanah di Suatu Daerah Secara Online

Berita
Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Mau Bikin AJB Tanah atau Rumah? Berikut Syarat dan Cara Mengurusnya

Berita
Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Hingga Oktober, Pemerintah Gelontorkan Rp 282,9 Triliun buat Infrastruktur

Berita
119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

119,7 Juta Bidang Tanah Telah Terdaftar melalui PTSL

Berita
Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Jalan Tol Tanjung Pura-Pangkalan Brandan Akan Difungsikan saat Nataru

Berita
Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Persiapan PP Jelang Nataru, Mulai Jalan Tol hingga Mal

Berita
'Face Recognition' Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

"Face Recognition" Digunakan 5,8 Juta Kali, Terbanyak di Stasiun Gambir

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung Timur: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Dibanderol Rp 1,5 Miliar, Rumah di Sawangan Ini Tak Butuh Renovasi Lagi

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Belitung: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Clement Francis Terpilih Jadi Ketua Umum AREBI 2024-2027

Berita
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Tengah: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan Terjangkau di Bawah Rp 200 Juta di Kabupaten Bangka Selatan: Pilihan Ekonomis

Perumahan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau