Optimalisasi Tran-Sumatera, HK Ciptakan Kawasan Pertumbuhan Baru

JAKARTA, KOMPAS.com - Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera, tidak cukup hanya dengan membangun jalan tol.

Diperlukan pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, guna menggugah geliat bisnis dan pengembangan kawasan.

PT Hutama Karya (Persero) memiliki rencana besar untuk mengintegrasikan infrastruktur konektivitas di koridor Tran Sumatera dengan kawasan pertumbuhan ekonomi baru.

"Kami akan mengembangkan itu, tentu tidak bisa sendiri. Harus mengajak swasta, bangun perumahan, industri, ritel komersial, dan lain-lainnya. Tapi, untuk waktu dekat yang akan dikembangkan adalah pengembangan yang mendukung industri," kata Direktur Utama PT Hutama Karya (Persero) Bintang Perbowo saat bertandang ke kantor redaksi Kompas.com, Kamis (1/11/2018).

Direktur HC dan Pengembangan PT Hutama Karya (Persero) Putut Ariwibowo menambahkan, untuk dapat menumbuhkan sentra ekonomi baru tersebut, diperlukan kontribusi dari pemerintah daerah.

"Ini yang menjadi PR (pekerjaan rumah) kita bersama. Kita tidak henti-hentinya melakukan kajian, karena kepentingannya bukan cuma Hutama Karya, tapi juga Bappenas, KPPIP, pengelolaan risiko warga negara, semua yang berkepentingan what's next after jalan tol," ujar Putut.

Sebenarnya, ada empat value capture yang dapat ditangkap untuk mengoptimalkan kehadiran Tol Trans Sumatera.

Keempatnya yaitu pajak, retribusi, pemanfaatan aset pemerintah, dan kontribusi pihak ketiga.

Baca juga: Tol Trans Sumatera, Antara Sirip Ikan dan Jalur Distribusi

Namun, untuk dapat menangkap hal tersebut dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Pasalnya, value capture ini berkaitan erat dengan peningkatan lalu lintas harian (LHR) di jalan tol yang dirancang sepanjang 2.704 kilometer itu.

"Dan kepentingan traffic ini tidak hanya kita inginkan, tetapi juga diinginkan pelabuhan. Traffic yang besar perlu inisiatif dari pemerintah maupun kami," sambung Putut.

Sebagai gambaran, potensi value capture selama masa konsesi 30 tahun hingga 2048 mendatang yaitu tambahan penerimaan pajak pemerintah pusat sebesar Rp 2.685 triliun atau setara Rp 89 triliun per tahun, serta potensi tambahan penerimaan asli daerah sebesar Rp 283 triliun atau rata-rata Rp 9,4 triliun per tahun.

Baca juga: Lebaran 2019, Pemudik Bisa Lewat Tol Lampung Tembus Palembang

Lantas, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan value capture tersebut?

Pertama, pemda perlu mendukung segala bentuk investasi yang memanfaatkan Tol Trans Sumatera.

Selain itu perlu melakukan pembinaan dan pengembangan BUMD, menciptakan program yang kreatif dan inovatif dalam menciptakan wajib pajak baru, serta membentuk forum komunikasi antara pengelola jalan tol dengan pemda.

Di samping itu, perlu pelibatan para penerima manfaat Tol Trans Sumatera dalam menyiapkan pelaksanaan skema value capture dan mengindentifikasi payung hukum yang dapat mendukung pelaksanaan value capture.