Pasar Properti Bali Masih "Flat"

JAKARTA, KOMPAS.com - Permintaan hunian strata dan servis di Bali tidak akan serta merta meningkat, kendati Pulau Dewata ini menjadi tuan rumah IMF-World Bank pada 8-14 Oktober 2018, ataupun gelaran internasional lainnya.

Head of Head of Residential JLL Luke Rowe mengutarakan pendapatnya kepada Kompas.com, Rabu (10/10/2018).

"Pasar properti, terutama hunian strata dan servis masih flat. Pertemuan IMF-World Bank tidak berpengaruh sama sekali. Semua justru akan sangat bergantung pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019," ujar Luke.

Baca juga: Pertemuan IMF-WB Tak Berpengaruh Signifikan Pada Sektor Properti

Menurut Luke, kontestasi politik masih sangat menentukan. Karena pembeli properti di Bali didominasi oleh investor. Bukan pengguna akhir atau end user.

Karakter investor adalah penuh perhitungan, butuh kepastian dan keamanan investasi, selain tentu saja potensi keuntungan tinggi.

Tidak seperti end user yang rentan terhadap kenaikan suku bunga dan harga, investor justru sensitif terhadap gonjang-ganjing politik. Mereka akan menunda investasinya usai Pemilu.

"Jika Pemilu usai, sektor properti akan membaik. Yang pertama bangkit tentu saja residensial," tambah Luke. 

Berdasarkan riset JLL Indonesia, secara umum Bali Utara makin dilirik. Tidak hanya oleh wisatawan, melainkan juga investor. 

Bali Utara, terutama kawasan Singaraja kian diincar karena memiliki magnit kuat dalam hal harga tanah yang masih murah. 

Harga tanah di kawasan Singaraja masih berada pada kisaran Rp 1 juta hingga Rp 5 juta per meter persegi.

Bandingkan dengan kawasan Seminyak di Bali Selatan yang sudah bertengger di angka Rp 10 juta hingga Rp 30 juta per meter persegi.

Dari segi investasi, Bali Utara menawarkan potensi keuntungan tinggi buat investor, meskipun kunjungan turis masih sedikit.

Namun justru kondisi seperti ini membentuk pasar spesifik. Bahwa turis yang berkunjung ke Singaraja berbeda dengan ke Seminyak atau kawasan lainnya.