Pemerintah Siapkan Lahan 6 Hektar untuk Terminal Bandara Ngloram

BLORA, KOMPAS.com - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora, Jawa Tengah memastikan upaya pembebasan lahan untuk kebutuhan fasilitas pendukung reaktivasi Bandara Ngloram, Kecamatan Cepu, Blora, dilaksanakan tahun 2019.

Wakil Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, Sekretaris Daerah Blora tengah mengikuti rapat dengan Pemerintah Pusat terkait pembebasan lahan Bandara Ngloram.

Sementara untuk tahun ini tim aprasial (penilai) sudah mulai bekerja sebagai langkah awal untuk pembebasan lahan. 

Baca juga: Meninjau Rencana Reaktivasi Bandara Ngloram

"Pada APBD Perubahan telah kami siapkan anggarannya. Dan sekarang tengah dilakukan pembentukan tim dari pemerintah kabupaten," terang Arief, Selasa (9/10/2018).

Mantan Anggota DPRD Jawa Tengah ini mengatakan, setelah muncul kesepakatan taksiran harga oleh tim aprasial, tahun depan akan langsung dilaksanakan proses pembebasan lahan.

"Masyarakat nanti tidak bisa seenaknya menaikkan harga tanah," kata politisi PKB ini.

Arief menjelaskan, lahan yang akan dibebaskan seluas enam hektar, meliputi lahan milik warga Desa Ngloram, dan Desa Kapuan. Keduanya masuk wilayah administrasi Kecamatan Cepu.

"Enam hektar lahan yang dibebaskan nantinya akan digunakan sebagai terminal dan gerbang pintu masuk bandara," ungkap Arief.

Arief menambahkan, reaktivasi bandara Ngloram tersebut akan terintegrasi dengan moda transportasi kereta api maupun bus. 

Komunikasi dengan operator bus damri untuk antar jemput penumpang pesawat sudah dilakukan. Bahkan sudah ada maskapai penerbangan yang tertarik dengan reaktivasi Bandara Ngloram ini.

"Pihak Lion Air ada tanda-tanda tertarik," sebut Arief.

Sebagai catatan, setelah Bandara Ngloram tidak aktif sejak 1984, lahan bandara dibiarkan tanpa pagar. Selain untuk jalan pintas menuju ke sawah atau permukiman, sebagian lahan bandara dipakai untuk menjemur hasil panen.

Realisasi pembangunan bandara dilakukan pada pertengahan 2019 mendatang. Pembangunan bandara ini untuk mengoptimalkan akses transportasi udara menyusul meningkatnya investasi dan perekonomian di wilayah Jawa Tengah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proyek nasional itu, Pemkab Blora menganggarkan sekitar Rp 5 miliar untuk perencanaan, penataan kawasan bandara, pembangunan landasan, pemagaran, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan lainnya.