Pemerintah Siapkan Lahan 6 Hektar untuk Terminal Bandara Ngloram

Wakil Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan, Sekretaris Daerah Blora tengah mengikuti rapat dengan Pemerintah Pusat terkait pembebasan lahan Bandara Ngloram.

Sementara untuk tahun ini tim aprasial (penilai) sudah mulai bekerja sebagai langkah awal untuk pembebasan lahan. 

"Pada APBD Perubahan telah kami siapkan anggarannya. Dan sekarang tengah dilakukan pembentukan tim dari pemerintah kabupaten," terang Arief, Selasa (9/10/2018).

Mantan Anggota DPRD Jawa Tengah ini mengatakan, setelah muncul kesepakatan taksiran harga oleh tim aprasial, tahun depan akan langsung dilaksanakan proses pembebasan lahan.

"Masyarakat nanti tidak bisa seenaknya menaikkan harga tanah," kata politisi PKB ini.

Arief menjelaskan, lahan yang akan dibebaskan seluas enam hektar, meliputi lahan milik warga Desa Ngloram, dan Desa Kapuan. Keduanya masuk wilayah administrasi Kecamatan Cepu.

"Enam hektar lahan yang dibebaskan nantinya akan digunakan sebagai terminal dan gerbang pintu masuk bandara," ungkap Arief.

Arief menambahkan, reaktivasi bandara Ngloram tersebut akan terintegrasi dengan moda transportasi kereta api maupun bus. 

Komunikasi dengan operator bus damri untuk antar jemput penumpang pesawat sudah dilakukan. Bahkan sudah ada maskapai penerbangan yang tertarik dengan reaktivasi Bandara Ngloram ini.

"Pihak Lion Air ada tanda-tanda tertarik," sebut Arief.

Sebagai catatan, setelah Bandara Ngloram tidak aktif sejak 1984, lahan bandara dibiarkan tanpa pagar. Selain untuk jalan pintas menuju ke sawah atau permukiman, sebagian lahan bandara dipakai untuk menjemur hasil panen.

Realisasi pembangunan bandara dilakukan pada pertengahan 2019 mendatang. Pembangunan bandara ini untuk mengoptimalkan akses transportasi udara menyusul meningkatnya investasi dan perekonomian di wilayah Jawa Tengah.

Sebagai bentuk dukungan terhadap proyek nasional itu, Pemkab Blora menganggarkan sekitar Rp 5 miliar untuk perencanaan, penataan kawasan bandara, pembangunan landasan, pemagaran, analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), dan lainnya.

?Sementara itu, untuk pengembangan bandara akan menggunakan anggaran dari Kemenhub melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara.

Selain Bandara Ngloram, Pemerintah pusat berencana membangun satu bandara lagi di Jawa Tengah, yakni Bandara Jenderal Sudirman di Wirasaba, Purbalingga.

Disiapkan Rp 80 miliar

?Kepala Bidang Fisik dan Prasarana, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Blora, Djati Walujastono menjelaskan, pembiayaan reaktivasi Bandara Ngloram berasak dari Kemenhub sebesar Rp 80 miliar. 

Anggaran itu akan dikucurkan pada tahun 2019 untuk berbagai hal, terutama pengembangan fisik bandara.

Data dari Bappeda Kabupaten Blora menyebutkan, saat ini runway atau landas pacu Bandara Ngloram Blora sepanjang 900 meter dengan lebar 30 meter.

Rencananya, landas pacu akan diperpanjang hingga 1.350 meter dan lebar 40 meter. Juga disiapkan lahan seluas 1.500 meter persegi untuk turning area atau area di ujung landas pacu bandara.

Selain itu, terdapat pengadaan dan pengawasan pagar area sisi udara bandara. Demikian juga renovasi perluasan gedung terminal, pembangunan gedung, dan pembuatan akses jalan area bandara.

"Itu belum termasuk perangkat lain, seperti pengadaan kursi dan pembangunan gedung penunjang," Djati. 

Bandara Ngloram berjarak sekitar 40 kilometer arah tenggara Kota Blora berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Awalnya, bandara ini aset milik Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Minyak dan Gas Bumi (Pusdik-Migas) Cepu di bawah Kementerian ESDM. Namun, asetnya kini dikabarkan telah diserahkan ke Kemenhub.

Bandara Ngloram dibangun tahun 1980 dan beroperasi hingga 1983, tetapi kemudian terhenti hingga 2018 atau mangkrak selama 34 tahun.