Upaya Penanganan Dampak Gempa Palu-Donggala Belum Maksimal

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya penanganan korban yang terdampak bencana di Palu yang dilakukan pemerintah pusat dinilai belum maksimal. Hal itu diketahui dari hasil assessment yang dilakukan tim relawan gabungan Jawa Barat per 4 Oktober 2018.

Salah satu kendala yang dihadapi yaitu minimnya pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang tersedia, sehingga membuat proses distribusi relawan dan bantuan logistik untuk korban bencana menjadi terhambat.

Asisten Operasional Relawan Gabungan Jabar Reggi Munggaran mengatakan, kedatangan Presiden Joko Widodo dan sejumlah menteri Kabinet Kerja beberapa waktu lalu rupanya belum memberikan dampak signifikan.

"Faktanya BBM masih langka, listrik masih belum pulih 100 persen, akses darat banyak yang terputus serta akses udara dan laut masih mandeg sehingga penanggulangan bencana Palu-Donggala masih lambat," kata Reggi dalam keterangan tertulis, Jumat (5/10/2018).

"Padahal faktor-faktor tersebut adalah penunjang utama untuk percepatan penanggulangan bencana Palu-Donggala," imbuh dia.

Hingga saat ini, sudah 67 warga Jawa Barat yang selamat dari bencana gempa dan tsunami telah dipulangkan kembali ke kampung halaman.

Sesuai alur, mereka diterbangkan dengan menggunakan pesawat komersial dari Bandara Mutiara Sis Al-Jufrie menuju Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan untuk transit.

Setelah itu, mereka kembali diterbangkan menuju Bandara Husein Sastranegara di Bandung, Jawa Barat.

Sementara itu, masih ada sekitar 135 warga Jawa Barat yang menanti dipulangkan namun masih terkendala lantaran ada sejumlah hal yang menghambat.

Saat ini, Reggi menambahkan, tim gabungan masih terus melakukan langkah kemanusiaan, seperti penanganan kesehatan bagi warga yang selamat, evakuasi korban yang meninggal, mencari korban hilang hingga mendata kebutuhan korban di posko pengungsian secara terukur.

Ia pun berharap, agar semua pihak dapat bergerak lebih cepat dalam menangani para korban. Sehingga, sejumlah kendala yang terjadi di lapangan dapat segera tertangani.

Untuk diketahui, Kementerian PUPR terus menangani jalur konektivitas yang ada di Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi guna memudahkan proses evakuasi dan distribusi logistik.

Terkait pekerjaan pembersihan kota, disposal area menjadi hal penting mengingat masifnya puing reruntuhan bangunan akibat gempa dan tsunami.

Namun, hingga berita ini ditayangkan, lokasi yang dijadikan sebagai disposal area belum ditentukan.

"Jadi kami membuang puing-puing reruntuhan bangunan di tempat pembuangan sementara di sekitar kawasan terdampak gempa dan tsunami," kata Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XIV Satriyo Utomo, Rabu (3/10/2018).