MEDAN, KOMPAS.com - Pada 2025 mendatang, Indonesia menargetkan dapat menggunakan energi terbarukan yang bersumber dari angin, air dan tata surya. Persentasenya sekitar 25 persen, naik dari saat ini yang masih enam sampai tujuh persen.

Menurut Sekretaris Jenderal Dewan Energi Nasional Saleh Abdurrahman, Indonesia punya potensi energi terbarukan melimpah. Misalnya matahari dan angin yang belum dimanfaatkan maksimal. 

"Daerah-daerah harus mengembangkan energi minim risiko dan berbiaya murah ini. Lebih murah dari nuklir. Meski tren harga energi terbarukan semakin menurun sedangkan harga nuklir tiap tahun naik," kata Saleh, Rabu (26/9/2018).

Dia menilai, menggunaaan energi nuklir khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) belum menjadi prioritas.

Alasan pertama adalah sektor ekonomi. Biaya pembangkit nuklir per-kwh, kata Saleh, sangat mahal. Belum lagi biaya risiko kecelakaan yang rentan terjadi.

Walaupun wacana penggunaan bahan bakar nuklir dalam mengatasi kebutuhan listrik di Indonesia terus diperbincangkan.

Salah satu yang menjadi sorotan adalah public acceptance (penerimaan publik) yang masih menjadi kendala serius dalam membangun PLTN.

"Pembangunan PLTN harus mempertimbangkan banyak aspek, tidak hanya teknis, tapi juga aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Angin dan air adalah sumber energi terbarukan Indonesia, bukan nuklir," ucapnya.

Pentingnya penerimaan publik

"Hati-hati, jangan lupa, acceptability itu penting. Suara rakyat suara Tuhan," timpal mantan menteri ESDM Purnomo Yusgiantoro di Medan.

Usai menjadi pembicara di seminar energi bertema pengelolaan sumber daya energi yang berkelanjutan untuk ketahanan nasional.

Dicontohkannya tentang studi kasus rencana pembangunan PLTN di Gunung Muria yang mendapat penolakan kuat dari publik, akibatnya rencana tersebut tidak dapat dieksekusi.

Pasca gempa Fukushima, kata Purnomo, sebaiknya kehati-hatian dan studi komprehensif menjadi pijakan utama pemerintah untuk memutuskan langkah selanjutnya.

Terkait wacana pembangunan PLTN, Purnomo mengingatkan jangan tergesa-gesa.

"Posisi nuklir dalam kebijakan energi nasional adalah sebagai opsi terakhir, penting dipegang ini. Peran masyarakat menjadi kunci penerimaan kebijakan energi ke depan. Belajar dari pengalaman, bikin tim untuk FGD," katanya.

Febby Tumiwa, pakar energi terbarukan dan Direktur Eksektutif Institute for Essential Services Reform (IESR) yang juga anggota dewan pengarah PWYP Indonesia menambahkan, Indonesia berada di daerah pusat gempa atau ring of fire.

Pada era 80-an ada wacana pembangunan PLTN di Muria, tetapi setelah tsunami dan gempa di Yogya pada 2006 dan di lakukan studi ulang, ternyata ditemukan sesar atau patahan di Muria.

Artinya, bila pembangunan tetap dilakukan maka akan merugikan dan memberikan dampak buruk pada lingkungan.

"Selain itu, biaya pembangunan dan harga jual yang mahal juga menjadi pertimbangan untuk menolak pembangunan PLTN," papar dia.

Febby mengusulkan dan mendukung penggunaan energi terbarukan seperti tenaga angin dan surya yang sangat berlimpah di Indonesia untuk mencapai target 35.000 megawatt yang dicanangkan pemerintah.