Era Jokowi-JK, Jalan Perbatasan yang Tembus Baru 733,33 Kilometer

JAKARTA, KOMPAS.com - Sampai akhir 2018, pemerintah menargetkan jalan perbatasan di tiga wilayah yakni Kalimantan, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Papua, dapat tembus hingga mencapai 1.067,53 kilometer.

Namun, hingga September 2018 jalan yang sudah tembus baru mencapai 733,33 kilometer.

Melansir data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dari ketiga wilayah tersebut, baru jalan perbatasan di NTT yang sudah tembus sepenuhnya. Bahkan, kondisinya sudah diaspal.

Baca juga: Rampungkan Jalan Perbatasan Kaltim-Kaltara, Butuh Rp 1,1 Triliun

"Kalau kondisional aspal berarti bapak/ibu bisa merasakan kondisinya sudah relatif baik, sudah memenuhi standar kriteria teknis dan sudah diharapkan waktu tempuh yang relatif pendek dari 179 kilometer ini," kata Direktur Jenderal Bina Marga Sugiyartanto di kantornya, Kamis (20/9/2018).

Sementara, panjang jalan perbatasan Kalimantan yang hendak dibangun sampai akhir 2018 mencapai 734,28 kilometer dan 153,62 kilometer untuk jalan perbatasan di Papua.

Adapun secara keseluruhan, panjang jalan perbatasan di ketiga wilayah tersebut mencapai 3.196,81 kilometer. Rinciannya, 1.919,98 kilometer jalan perbatasan Kalimantan, 179,63 kilometer jalan perbatasan NTT dan 1.097,2 kilometer jalan perbatasan Papua.

Dari ketiga ruas itu, hanya jalan perbatasan NTT yang murni dibangun pada masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu sejak 2015-sekarang. Sementara dua ruas lainnya sudah mulai dibangun sejak sebelum era pemerintahan saat ini.

"Jalan perbatasan sebagian sebelum 2015 sudah ada, di Merauke, Jayapura ada, Kalimantan sudah ada. Meskipun kondisinya sudah tapi ada yang menghutan kembali, sehingga kita sambungkan semua agar konektivitasnya terjaga," tutur Sugyartanto.

Sementara itu, secara keseluruhan anggaran yang sudah digelontorkan untuk pembangunan jalan perbatasan mencapai Rp 5,083 triliun.

Rinciannya, Rp 3,151 triliun untuk pembangunan perbatasan Kalimantan, Rp 1,209 triliun untuk pembangunan perbatasan NTT, dan Rp 723 miliar untuk pembangunan perbatasan Papua.