Integrasi Tol JORR Dimulai Akhir September

Kompas.com - 16/09/2018, 19:16 WIB
Ilustrasi jalan tolKementerian PUPR Ilustrasi jalan tol

JAKARTA, KOMPAS.com - Setelah sempat ditunda beberapa kali, pemerintah akhirnya segera memulai proses integrasi transaksi Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR).

Integrasi ruas ini merupakan integrasi lanjutan yang menjadi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol.

Sebelum ini, integrasi juga telah dilakukan di Tol Jakarta-Palimanan-Brebes Timur (2016), Jakarta-Tangerang-Merak (2017), Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi) dan Tol Semarang seksi ABC (2018).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan integrasi tol JORR bertujuan meningkatkan standar pelayanan jalan tol seperti kemantapan jalan, kecepatan tempuh, dan antrean transaksi tol.

" Integrasi transaksi tol JORR bertujuan meningkatkan pelayanan dan mendukung sistem logistik nasional agar lebih efisien dan berdaya saing," kata Basuki dalam keterangan tertulis, Minggu (16/9/2018).

Pemerintah pun terus melakukan sosialisasi sebelum rencana ini diberlakukan paling lambat akhir September 2018.

Nantinya, setelah integrasi berlaku, sistem transaksi yang berlaku adalah sistem terbuka. Pengguna jalan cukup melakukan satu kali transaksi di gerbang tol masuk (on ramp payment).

Adapun sistem transaksi saat ini yaitu transaksi tertutup (off ramp), pengguna jalan harus melakukan 2-3 kali transaksi untuk mengakses jalan tol sepanjang 76 km yang dikelola empat badan usaha jalan tol tersebut.

Pengguna jarak jauh lebih diuntungkan

Perubahan tarif akan menjadi konsekwensi dari proses integrasi transaksi ini. Sistem tarif yang digunakan yaitu tarif rata-rata tol dikali dengan penggunaan jalan rata-rata tol tersebut.

Dengan demikian, pengguna tol jarak jauh akan lebih diuntungkan dengan adanya perubahan tarif ini dari pada pengguna tol jarak dekat.

Nantinya, tarif yang berlaku yaitu Rp 15.000 untuk kendaraan golongan 1, Rp 22.500 untuk kendaraan golongan 2 dan 3, dan Rp 30.000 untuk kendaraan golongan 4 dan 5.

"Tidak ada kenaikan tarif terselubung yang akan meningkatkan pendapatan dan memberikan keuntungan tambahan bagi BUJT terkait," kata Basuki.

Halaman:
Punya opini tentang artikel yang baru Kamu baca? Tulis pendapat Kamu di Bagian Komentar!


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Close Ads X