Proyek Strategis Nasional Waduk Sei Gong Dinilai Cacat Hukum

Kompas.com - 13/08/2018, 15:12 WIB
Bendungan Sei Gong Kompas.com / Dani PrabowoBendungan Sei Gong

Lazimnya, proses ganti rugi atas lahan ditentukan dan disepakati terlebih dahulu. Setelah itu, baru dilakukan pemetaan lokasi dan pengukuran.

Hal ini untuk menghindari conflict of interest  para pihak selama dalam dalam proses ganti rugi berjalan.

Oleh karena itu, Anwar menilai proses ganti rugi lahan ini cacat hukum, karena asas tranparansi keadilannya tidak jalan.

"Menurut kami, ganti rugi yang layak dan adil tidaklah hanya sebatas tanaman tumbuh saja. Akan tetapi terhadap lahan (tanah) yang sudah dikuasai dan dimilik oleh klien kami. Dan hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1963 KUH Perdata," terang Anwar.

Pasal tersebut berbunyi, "seseorang dengan itikad baik memperoleh suatu barang tak bergerak, atas tunjuk dengan suatu besit selama 20 tahun memproleh hak milik atasnya dengan jalan lewat waktu, sehingga seseorang dengan itikad baik menguasai selama 30 tahun memproleh hak milik tanpa dapat dipaksa untuk menunjukkan alas haknya".

Hal serupa ditegaskan juga dalam PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang intinya berbunyi, "sepanjang tanah tersebut dirawat dan dikelola dangan baik, sehingga terjaga kondisi tanah dan manfaatnya serta membayar PBB maka berhak atasnya untuk memiliki tanah tersebut."

Praktisi Hukum dan Dosen Hukum Lingkungan Subagyo Eko mengatakan, sebaiknya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Daerah serta BP Batam meninjau kembali soal SK ganti rugi sebelum waduk diresmikan Presiden Joko Widodo.

Ilustrasi pembangunan bendungan.Kompas.com / Dani Prabowo Ilustrasi pembangunan bendungan.
"Menggigat hak-hak dasar warga tani Sei Gong yang memiliki dan tinggal bercocok tanam selama 30 tahun belum terpenuhi, dikhawatrikan akan timbul gugatan hukum kepada pemerintah. Sehingga proyek tersebut terhenti dan merugikan keuangan Negara," tutur Subagyo.

Lebih jauh dia membeberkan, dari hasil rapat internal tim penguasa hukum warga tani Sei Gong, pihaknya akan mengajak Menteri PUPR), Gubernur Kepri dan Kepala BP Batam untuk meninjau kembali nilai ganti rugi yang telah di SK-kan dengan cara yang adil dan bijaksana.

Selain itu, Subagyo mengaku pihaknya juga akan melayangkan surat somasi atau peringatan kepada BP Batam. Somasi terkait potensi perbuatan melawan hukum dalam proses ganti rugi terhadap sekitar 700 hektar milik warga.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X