Kementerian PUPR Klaim Penggunaan Komponen Impor Rendah

Upaya penundaan tersebut turut didukung Bank Indonesia (BI) guna menjaga defisit transaksi berjalan tahun ini.

Gubernur BI Perry Warjiyo sebelumnya memperkirakan, defisit transaksi berjalan kemungkinan bisa melebar lebih tinggi dari tahun lalu, yaitu 17,5 miliar dollar AS pada 2017 bisa lebih di atas 25 miliar dollar AS tahun ini.

"Memang untuk jangka pendek kita mengalami ekspor impor yang melebar. Beberapa kali disampaikan BI bahwa tahun lalu ekspor impor barang dan jasa kita defisit 17 miliar dollar AS dan tahun ini diperkirakan 25 miliar dollar AS atau lebih, namun kan bagus kalau kita bisa lebih selektif lihat mana yang proyek punya kandungan impor besar," kata Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara saat ditemui di kompleks BI, Minggu (29/7/2018).

Baca juga: BI Dukung Pemerintah Tunda Proyek Infrastruktur untuk Jaga Defisit Transaksi Berjalan

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo berharap agar pemerintah daerah tidak mempersulit regulasi investasi yang berorientasi pada ekspor.

Presiden mengakui, negara tengah mengalami defisit transaksi berjalan dan defisit neraca perdagangan. Pemerintah pun terus mendorong agar persoalan fundamental ekonomi tersebut dapat segera terselesaikan.

"Kalau persoalan fundamental ini bisa kita perbaiki, kita akan menuju kepada negara yang tidak akan terpengaruh oleh gejolak-gejolak ekonomi dunia," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Grand Sahid Hotel, Jakarta Pusat, Kamis (26/7/2018).

Baca juga: Akui Neraca Perdagangan Defisit, Jokowi Minta Keran Ekspor Dibuka