Kenaikan Tarif Tol JORR Dianggap Wajar

Kompas.com - 20/06/2018, 11:40 WIB
Petugas gardu Jasa Marga sedang melayani pengemudi untuk membayar tol. Dokumentasi Jasa MargaPetugas gardu Jasa Marga sedang melayani pengemudi untuk membayar tol.

SINGAPURA, KOMPAS.com - Integrasi tarif tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) menuai pendapat pro dan kontra di kalangan masyarakat. 

Karena menimbulkan polemik inilah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menunda penerapan penyesuaian tarif tol ini.

Baca juga: Akhirnya, Kenaikan Tarif Tol JORR Ditunda

Penundaan ini, tentu saja disambut beragam sikap oleh sejumlah kalangan, terutama pengguna jasa tol JORR yang setiap hari melakukan perjalanan ulang alik (komuter), dan badan usaha jalan tol (BUJT) selaku investor.

Kendati demikian, ada satu sikap linear sebagai benang merah yang bisa diambil sebagai dampak kebijakan integrasi tarif tol ini, yakni sosialisasi.

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), penundaan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) dan sejumlah BUJT dalam menyosialisasikan perubahan secara lebih intensif kepada masyarakat.

Saat dikonfirmasi Kompas.com, Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan, penundaan itu dilakukan sampai masa sosialisasinya cukup.

“Sampai cukup sosialisasinya,” ujar Herry singkat saat dihubungi Kompas.com, Selasa (19/6/2018) sore.

PT Jasa Marga (persero) Tbk selaku BUJT Tol JORR pun manut sikap pemerintah dengan mengikuti setiap arahan yang diberikan.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra ZunaKompas.com / Dani Prabowo Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Herry Trisaputra Zuna
Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Desi Arryani mengatakan akan mengikuti arahan Kementerian PUPR.

"Kami ikuti saja arahan Menteri PUPR," ujar Desi.

Diketahui, keputusan Kementerian PUPR menunda kenaikan tarif itu juga diambil setelah mempertimbangkan masukan dari berbagai elemen masyarakat terkait.

Pengamat Transportasi dari Forum Diskusi Transportasi Jakarta (FDTJ) Adriansyah Yasin Sulaiman menganggap penundaan ini tidak masalah, asalkan memang ditujukan benar-benar untuk memaksimalkan upaya sosialisasi penyesuaian tarif.

Halaman:
Baca tentang
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X