Bandara Bali Utara Perlu Segera Dibangun

DENPASAR, KOMPAS.com - Wilayah Bali Utara, khususnya Buleleng, punya potensi besar untuk mendorong ekonomi Bali. Hingga saat ini Buleleng masih kesulitan dalam desentralisasi dan pembangkitan potensi wilayah mengingat wilayahnya sangat luas.

Ketua Aliansi Masyarakat Pendukung Pembangunan Bali Utara (Batara), Anthonius Sanjaya, dalam diskusi dengan media, Kamis (26/4/2018), mengatakan ada tiga hal pokok yang menjadi kelemahan pembangunan Bali. Ketiga hal itu adalah lemahnya daya saing ekspor, belum optimalnya Indeks Pembangunan Manusia, serta kesenjangan antarwilayah.

"Karena itu, butuh keputusan penetapan lokasi agar percepatan pembangunan Bandara Bali Utara bisa menjadi solusi untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan ekonomi serta mengatasi kesenjangan wilayah di Bali Utara," ujar Anthonius.

Dia menambahkan bahwa sesuai instruksi Presiden RI Joko Widodo dalam rapat terbatas pada 16 April 2018 lalu, bahwa program dan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang direncanakan untuk mulai dikerjakan 2018 betul-betul dipastikan eksekusinya di lapangan. Menurut dia, Presiden meminta agar perancangan dan pengerjaan PSN dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah perekonomian daerah.

"Dan harus mampu berintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor unggulan yang dikembangkan masing-masing daerah, karena ini sekaligus juga untuk mengurangi ketimpangan dan kemiskinan," kata Anthonius.

Dia menambahkan, masalah kemiskinan merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian, terutama di Buleleng. Berdasarkan catatan BPD Provinsi Bali, penduduk miskin di Bali mencapai 4,25 persen dari jumlah total populasi provinsi itu. Artinya, menurut dia, ada 180.130 masyarakat miskin di Bali dengan sebaran 96.890 masyarakat miskin di wilayah kota dan 83,230 di desa.

Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menyatakan sepakat dengan hal itu.  Menurut dia, penetapan lokasi untuk pembangunan bandara Bali Utara harus segera diputuskan. Hal itu mengingat rencana bandara tersebut sudah tertuang dalam Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang RTRW Provinsi Bali.

"Sehingga perlu merealisasikannya, karena bandara ini bisa meningkatkan pemerataan perekonomian masyarakat Bali Utara, karena sekarang terkesan pembangunan terfokus di Bali Selatan," kata Adi.

Melihat proyeksi kunjungan wisman ke depan, lanjut dia, Bali Utara butuh tambahan bandara dan jika ditinjau dari sisi kapasitas tidak mampu diakomodasi oleh Bandara Internasional Ngurah Rai.