Tiga Tantangan Pembangunan Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemiskinan masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam membangun infrastruktur. Meski sudah ada penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, namun angka kemiskinan masih cukup besar.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyampaikan hal tersebut saat diskusi bertajuk ‘Membangun Infrastruktur yang Berkeadilan’ di Jakarta, Kamis (25/1/2018) malam. 

Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2017 menunjukkan, presentase penduduk miskin mencapai 10,38 persen. Dari jumlah tersebut 61,47 persen berada di wilayah pedesaan, dan 38,53 persen berada di wilayah perkotaan.

“Jumlah ini turun bila dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 10,78 persen. Makanya tadi di video pekerja tadi menyampaikan dengan adanya pembangunan infrastruktur, minimal dia bisa ayem 5 tahun karena dia bisa kerja,” tutur Basuki.

Kementerian PUPR Bendungan Raknamo.

Pada 2017, sumbangan produk domestik regional bruto (PDRB) terbesar masih berasal dari Jawa (58,22 persen) dan Sumatera (22,12 persen).

Sementara, empat pulau kawasan lain masih di bawah 10 persen. Seperti Kalimantan (7,75 persen), Sulawesi (6,34 persen), Maluku dan Papua (2,42 persen), serta Bali dan Nusa Tenggara (3,15 persen).

Adapun tingkat kesenjangan atau gini ratio saat ini turun dari 0,3955 pada 2016 menjadi 0,392 pada 2017.

“Walaupun gini ratio turun, tapi ketimpangan masih ada,” ujarnya.

Jasa Marga Konstruksi Jalan Tol Batang-Semarang.

Meski demikian, ia mengatakan, imbas dari pembangunan infrastruktur tersebut memicu peningkatan daya saing Indonesia di mata dunia. Saat ini, Indonesia menempati ranking 36 berdasarkan Indeks Daya Saing Global (GCI).

“Yang paling penting itu survei Gallup World Poll yang menempatkan Indonesia pada peringkat pertama sebagai negara yang pemerintahannya paling dipercaya oleh masyarakat di dunia, yaitu 80 persen,” tuntas Basuki.