Tahap I Program Infrastruktur Padat Karya Dilaksanakan di 12 Kabupaten

JAKARTA, KompasProperti - Pembangunan proyek infrastruktur berbasis padat karya akan dimulai tahun ini. Untuk tahap pertama, baru 12 kabupaten/kota di sepuluh provinsi yang akan menerima manfaat dari program ini.

Wilayah itu yakni Kabupaten Dharmasraya di Provinsi Sumatera Barat, Muko-muko di Bengkulu, Musi Rawas di Sumatera Selatan, Lampung Tengah di Lampung, Kota Serang di Banten, dan Majalengka di Jawa Barat.

Kemudian, Sragen, Grobogan, dan Cilacap di Jawa Tengah, Gorontalo di Provinsi Gorontalo, Bolaang Mongondow di Sulawesi Utara, dan Konawe di Sulawesi Tenggara.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Imam Santoso menjelaskan, penentuan lokasi pilot project berdasarkan pada jumlah petani dan pelaksanaan kegiatan yang cukup signifikan dalam satu lokasi desa di masing-masing kabupaten/kota.

"Selain itu juga untuk integrasi kegiatan padat karya antar unit organisasi di Kementerian PUPR yakni pada Ditjen Sumber Daya Air, Bina Marga, Cipta Karya, dan Penyediaan Perumahan pada satu lokasi yang sama," kata Imam dalam keterangan tertulis, Jumat (5/1/2018).

Secara keseluruhan, anggaran yang dialokasikan Kementerian PUPR untuk melaksanakan program ini sebesar Rp 11,24 triliun dari total anggaran untuk tahun ini sebesar Rp 107,3 triliun.

Adapun yang menjadi sasaran program ini meliputi program percepatan peningkatan tata guna air irigasi (P3TGAI), operasi dan pemeliharaan (OP) irigasi, dan Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW).

Di samping itu, program ini juga menyasar Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masayarakat (Pamsimas), Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas), pembangunan rumah swadaya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), rumah khusus dan pemeliharaan rutin jalan.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menilai, manfaat dari program ini dapat langsung dirasakan masyarakat.

Program padat karya tahun 2018 dirancang untuk mampu menyerap 263.646 orang tenaga kerja atau sebanyak 20,5 juta hari orang kerja (HOK).

"Upah yang dibayarkan secara harian mencapai Rp 2,4 triliun dari total alokasi sebesar Rp 11,24 triliun," kata Basuki.