Kementerian PUPR Segera Umumkan Komite Keselamatan Konstruksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera mengumumkan Komite Nasional Keselamatan Konstruksi.

Pengumuman itu akan dibarengi dengan rencana pengumuman hasil audit atas sejumlah kecelakaan konstruksi yang terjadi beberapa waktu terakhir, Jumat (26/1/2018) mendatang.

Jadi sambil menyampaikan hasil audit kita launching juga komite keselamatan hasil kontruksi," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di Istora, Jakarta, Selasa (23/1/2018).

Pembentukan komite ini seiring dengan maraknya kasus kecelakaan kerja yang terjadi. Dalam catatan Kompas.com, setidaknya telah terjadi sebelas kasus kecelakaan kerja di sektor infrastruktur baik di pusat maupun di daerah dalam kurun waktu enam bulan terakhir.

Peristiwa itu mulai dari ambruknya crane pada proyek light rail transit di Palembang pada 1 Agustus 2017, dan jatuhnya girder pada proyek Tol Pasuruan-Probolinggo.

Kemudian, jatuhnya enam girder pada konstruksi Simpang Susun Antasari pada Jalan Tol Depok-Antasari hingga rubuhnya sebuah box girder pada proyek LRT di Utan Kayu, Jakarta Timur.

Basuki menyebut, tugas komite itu nantinya hampir menyerupai Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bila terjadi kecelakaan moda transportasi.

Tak hanya investigasi, KNKT juga bertugas untuk memaparkan hasil temuan atas sebuah peristiwa kecelakaan.

"Itu kalau ada hal-hal dalam konstruksi ada kecelakaan, dia yang maju," ujarnya.

Sebelum ini, Kementerian PUPR juga telah memiliki Komisi Jembatan Panjang dan Terowongan Jalan yang bertugas bila ada jembatan atau terowongan dalam proyek pekerjaan jalan.

Selain itu, Kementerian PUPR juga telah memiliki Komisi Keamanan Bendungan yang bertugas pada saat pembuatan bendungan.

Dalam waktu dekat, Kementerian PUPR juga akan membentuk Komisi Keamanan Bangunan Khusus menyusul insiden ambruknya lantai mezanin Tower 2 Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 15 Januari lalu.

"Nantinya di atasnya itu ada Komite Keselamatan Konstruksi," cetus Basuki.

Ia menambahkan, komite ini tak hanya akan diisi oleh orang-orang Kementerian PUPR, tetapi juga akademisi serta pakar yang ahli di bidangnya.

Basuki berharap, komite ini nantinya dapat bekerja secara independen.