Perumahan dan Transportasi, Biaya Terberat Masyarakat Kota

JAKARTA, KompasProperti - Beberapa tahun terakhir pengembangan properti berbasis transit oriented development (TOD) mengemuka, menyusul percepatan pembangunan mass rapid transit (MRT), dan juga light rail transit (LRT) serta penambahan koridor bus rapid transit (BRT).

Sayangnya, tidak semua pengembangan properti berbasis TOD itu benar-benar berangkat dari prinsip atau mengadopsi syarat-syarat sejatinya konsep ini.

Alih-alih menerapkan prinsip TOD yang menjamin hak semua orang dalam mengakses sebuah kawasan atau kota, pengembangan properti ini hanya memanfaatkan atau "nebeng" proyek MRT, LRT atau BRT. 

Padahal, pengembangan properti TOD harus menjamin hak seluruh masyarakat di dalam sebuah kota antara lain dapat berjalan dan bersepeda secara aman dan mencapai tempat tujuan dengan angkutan umum yang cepat.

Selain itu, masyarakat perkotaan juga berhak mendapat jadwal teratur transportasi publik secara mudah dan terjangkau.

Pengembangan TOD harus memastikan kesempatan, pendidikan, fasilitas, dan semua sumber daya tersedia melalui pilihan mobilitas yang gratis atau dengan biaya rendah.

"Kombinasi biaya perumahan dan transportasi merupakan beban finansial terberat bagi masyarakat perkotaan," ujar Program Officer, Equitable Evelopment of Ford Foundation Amy Kenyon pada buku "TOD Standard".

Biaya tersebut, kata dia, seringkali menjadi hambatan utama dalam pemerataan pembangunan manusia.

Di satu sisi, untuk membuat kemajuan yang berarti dalam megurangi kemiskinan perkotaan adalah mengurangi kesenjangan spasial.

Kesenjangan tersebut bisa direduksi dengan menentukan penggunaan lahan, perumahan dan sistem transportasi karena sangat berdampak pada masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"TOD Standar mendefinisikan pembangunan perkotaan yang mengintegrasikan tidak hanya penggunaan lahan dan transportasi, tetapi juga orang, kegiatan, dan kesempatan," terang Kenyon.

TOD Standar juga mengutamakan standar minimum untuk bangunan dan infrastruktur pada level pembangunan guna memenuhi kebutuhan semua orang tanpa memandang usia, kemampuan, asal maupun pendapatan secara aktif.

Selain itu, TOD Standard mempromosikan perumahan yang inklusif dan penyediaan jalan yang aman.

Mengakali biaya transportasi

Berdasarkan pengalaman, Ana pekerja swasta di Jakarta memilih tinggal di apartemen supaya lebih dekat ke tempat kerjanya.

Meski transportasinya menjadi murah, Ana harus membayar lebih untuk Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL).

Dalam satu tahun, biaya IPL di Kalibata City sebesar Rp 5,1 juta. Sementara tagihan per 6 bulannya sebesar Rp 2.524.569.

"Tahun 2011 (IPL) Rp 2,4 juta. Terus naik enggak kira-kira gitu deh sampai sekarang Rp 5,1 juta," kata Ana.

Untuk berhemat dari segi transportasi, ia setiap hari menaiki ojek online, kereta, atau kombinasi keduanya.

Jika menaiki ojek saja, ia menghabiskan biaya transportasi sebesar Rp 32.000 per hari. Sedangkan jika dikombinasikan dengan menaiki kereta, biaya yang ia keluarkan sebesar Rp 13.000.

Sementara itu, Bima yang bekerja di Jakarta masih bertahan bolak-balik dari rumahnya di Bogor setiap harinya.

Ongkos yang dikeluarkan adalah Rp 30.000 per hari. Menurut dia, biaya ini tidak seberapa dibandingkan ia harus tinggal di Jakarta.

"Kalau dihitung-hitung biaya transportasi sebulan Rp 600.000," kata Bima.

Setiap harinya, Bima menggunakan ojek online sekaligus kereta komuter. Untuk kereta komuter, ia menghabiskan biaya Rp 12.000 per hari.

Sedangkan di Bogor, ia masih tinggal bersama orangtuanya dan belum berpikir untuk mencari rumah karena menurutnya akan lebih hemat.