Hal ini juga sekaligus mendorong program uang muka atau down payment (DP) nol persen untuk pemilikan rumah yang selama ini menjadi andalan mereka selama masa kampanye.
"(Kartu jaminan perumahan) itu bukan untuk membeli, tapi untuk sewa yang murah. Rumah itu kan tidak harus dimiliki, yang penting dia bisa bermukim, murah, layak, bersih, nyaman, kan gitu," kata Zulfi.
Terkait hunian yang dapat diakses masyarakat lewat kartu tersebut, Zulfi menyarankan, agar Pemprov DKI membangun hunian vertikal di atas lahan milik badan usaha milik daerah (BUMD).
Nantinya, tak hanya masyarakat DKI Jakarta yang dapat mengakses hunian tersebut, tetapi juga masyarakat di luar DKI dengan sistem sewa yang lebih fleksibel.
Langkah ini pun dinilai mampu menjadi salah solusi dalam mengatasi persoalan rumah murah yang dapat diakses masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lokasi strategis.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.