Gambaran Risiko Percepatan Infrastruktur Melalui Penugasan BUMN

Ada banyak opsi untuk menggali sumber anggaran selain APBN yang jumlahnya terbatas itu. Di antaranya mengatur sumber pendapatan user pay (tarif), dan land value capture (LVC).

Ke depan, kata Harun, perlu dipastikan juga semangat reformasi pelayanan angkutan perkotaan yang hanya bisa diselesaikan bila memenuhi 5 persyaratan penting.

Persyaratan pertama, membentuk otoritas atau koordinasi transportasi perkotaan, terutama di kota-kota metropolitan seperti wilayah Jabodetabek, Bandung Raya, Medan, dan Surabaya.

Kedua, kebijakan transportasi perkotaan dan penggunaan lahan (tata ruang), demi meningkatkan kualitas udara kota.

Ketiga, pastikan ada mekanisme pembiayaan angkutan massal untuk menjamin keberlanjutan operasi dan keuangan jangka panjang/

Keempat, mendorong partisipasi sektor swasta secara progresif dalam operasi dan investasi angkutan massal, namun tetap masih dalam bingkai pengawasan publik melalui ragam regulasi yang memadai.

Contohnya, regulasi tersebut adalah aturan value capture dari peningkatan nilai properti untuk mengurangi subsidi angkutan umum.

Kelima, pembangunan sarana tranportasi perkotaan mutlak harus didukung semaksimal mungkin oleh sumberdaya lokal yang memadai dan mumpuni.

Model kemitraan dengan investor asing harus tetap mementingkan peran pengusaha dan sumberdaya lokal.

"Langkah awal harus dimulai dengan menghapus sistem setoran, memadukan dan merestrukturisasi semua pelayanan angkutan umum, dan armada angkut yang ada," tuntas Harun.