Sejak 2010, FLPP Terserap Rp 28,65 Triliun

JAKARTA, KompasProperti - Sejak 2010, pemerintah telah membantu masyarakat dalam menyediakan perumahan melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaann Perumahan (FLPP).

Hingga kini, realisasi pengeluaran pemerintah untuk membantu program tersebut sudah mencapai Rp 28,65 triliun.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), dari realisasi anggaran yang telah dikeluarkan, sebesar Rp 28,63 triliun diperuntukkan untuk membangun 499.630 unit rumah tapak. Sedangkan, Rp 27,36 miliar digunakan untuk membangun 293 unit rumah susun (rusun).

"Total yang sudah disalurkan ada 499.914 unit sejak 2010," kata Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan Kementerian PUPR, Budi Hartono, di Kantor Kementerian PUPR, Jumat (19/5/2017).

Jawa Barat menjadi provinsi yang paling banyak menyerap dana FLPP, yaitu sebesar Rp 10,73 triliun untuk pembangunan 187.778 unit.

Posisi berikutnya disusul Banten (Rp 2,9 triliun untuk 52.165 unit), dan Jawa Timur (Rp1,68 triliun untuk 33.292 unit).

Urutan selanjutnya ditempati Kalimantan Selatan (Rp 1,74 triliun untuk 29.980 unit), Jawa Tengah (Rp 1,39 triliun untuk 27.101 unit), dan Riau (Rp 1,21 triliun untukk 22.028 unit).

"Sementara itu, untuk realisasi penyaluran dana FLPP berdasarkan bank pelaksana, 87 persen dipegang oleh sepuluh bank umum dan 13 persen sisanya dipegang bank pembangunan daerah," kata Budi.

Untuk bank umum, Bank Tabungan Negara menjadi bank tertinggi penyaluran FLPP-nya yaitu Rp 24,06 triliun untuk 435.120 unit.

Empat besar posisi berikutnya diduduki BTN Syariah (Rp 1,85 triliun untuk 31.454 unit), BRI Syariah (Rp 837 miliar untuk 10.795 unit), BNI (Rp 340 miliar untuk 5.298 unit) dan Bank Artha Graha (Rp 367 miliar untuk 3.614 unit).