REI Kembali Desak Pemerintah Realisasikan FLPP Tahap Dua

JAKARTA, KOMPAS.com - Real Estat Indonesia (REI) kembali menyerukan pemerintah agar segera menerapkan kredit pemilikan rumah (KPR) Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahap Dua.

Ketua Umum REI Eddy Hussy menyampaikan hal itu saat membacakan laporan dalam pembukaan Musyawarah Nasional (Munas) REI ke-15 di Hotel Fairmont, Jakarta, Selasa (29/11/2016).

"Kami minta pemerintah untuk segera memperluas sasaran program FLPP bagi masyarakat urban dengan pendapatan Rp 4,5 juta sampai dengan Rp 7 juta yang selama ini sulit sekali mendapat subsidi," tutur Eddy.

Eddy menilai FLPP Tahap Dua penting sekali lantaran saat ini urbanisasi di Indonesia sangat tinggi dibandingkan dengan negara lain sehingga orang-orang di daerah yang masuk ke kota tumbuh semakin besar.

Permasalahannya kemudian muncul karena banyak dari masyarakat urban itu pendapatannya di atas Rp 4,5 juta, namun di bawah Rp 8 juta, sehingga tidak bisa memanfaatkan skema FLPP saat ini.

"Selama ini, untuk mereka biasanya harganya di atas Rp 500 juta dan itu berat. Jadi mereka butuh dibantu untuk bisa beli dengan harga Rp 250 juta sampai Rp 300 juta," imbuh Eddy.

Pasar yang dapat mengakomodasi rumah seharga Rp 250 juta-Rp 300 juta cukup banyak. Dia mengibaratkan jika FLPP sekarang ada 100.000, maka skema FLPP Tahap Dua ini ada 75.000 atau 75 persen dari FLPP.

Pemerintah sendiri saat ini masih mengkaji permintaan REI tersebut karena dianggap bisa menimbulkan cukup banyak risiko.

"Itu masih dalam pengkajian, karena banyak konsekuensinya dari arus perpajakannya dan juga daya beli masyarakatnya. Selain itu, nantinya tahap kedua ini masuk kelas menengah, padahal sasaran MBR," kata Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Maurin Sitorus, beberapa waktu lalu.