Kompas.com - 02/05/2017, 09:25 WIB
Buruh melakukan unjuk rasa di seputar bundaran Bank Indonesia, Jakarta, memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017). Aksi buruh serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia menuntut agar pemerintah menghapuskan sistem outsourcing, magang dan upah layak. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO KRISTIANTO PURNOMOBuruh melakukan unjuk rasa di seputar bundaran Bank Indonesia, Jakarta, memperingati Hari Buruh Sedunia, Senin (1/5/2017). Aksi buruh serentak dilakukan di seluruh wilayah di Indonesia menuntut agar pemerintah menghapuskan sistem outsourcing, magang dan upah layak. KOMPAS IMAGES/KRISTIANTO PURNOMO
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Dimulainya pembangunan rumah susun milik (rusunami) untuk pekerja dan buruh berpenghasilan rendah (MBR) yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Kamis (27/4/2017) disambut positif berbagai kalangan.

Baca: Jokowi Yakin Buruh Mampu Beli Rusunami DP 1 Persen 

Menurut Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB) Jehansyah Siregar, pengadaan rumah untuk pekerja dan buruh MBR terutama di sektor industri memang merupakan tanggung jawab pemerintah.

Hanya, kata Jehansyah, pembiayaannya tidak bisa mengandalkan dana dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) atau pun pemerintah daerah (Pemda) semata.

Selama ini, meskipun penyediaan perumahan pekerja oleh BPJS sudah ada namun belum memadai.

Hal ini karena peruntukan perumahan pekerja tidak ada di dalam iuran BPJS Ketenagakerjaan. Akibatnya dana yang dimiliki oleh BPJS masih sangat terbatas untuk menyediakan perumahan pekerja dan buruh MBR.

"Karena itu, perumahan buat buruh menjadi tanggung jawab pemerintah pusat yang dananya berasal dari APBN. Tetapi, penyediaannya harus mengikuti kaidah-kaidah public housing, dengan perencanaan lokasi yang baik, berskala besar, dilengkapi divisi penjaringan penghuni, divisi pengelolaan gedung dan sebagainya," tutur Jehansyah kepada KompasProperti, Selasa (2/5/2017).

Dia melanjutkan, perumahan pekerja sebaiknya menggunakan skema sewa murah yang memadai. Hal ini mengingat pekerja masih memiliki mobilitas tinggi. 

Sedangkan untuk pekerja yang sudah ingin menetap, dan ini jumlahnya kecil, bisa mengikuti skema rumah tapak Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

thinkstock Ilustrasi apartemen
"Jangan membangun perumahan buruh dengan skema milik komersial. Skema ini memiliki kelemahan. Pertama hanya bisa disediakan di kawasan urban yang sudah berkembang. Kedua berpotensi beralih kepemilikan," cetus Jehansyah.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.