Terkait DP 0 Persen, Jika Rusun Dimiliki Potensi Tunggakan akan Tinggi

JAKARTA, KompasProperti - Pasangan terpilih Pilkada DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjanjikan pada masyarakat untuk bisa memiliki rumah susun (rusun) sendiri melalui program uang muka atau down payment (DP) 0 Persen.

Janji dan program itu dilatarbelakangi kondisi masyarakat yang hanya dapat menyewa rusun, bukan memilikinya.

Namun, Asosiasi Pengembang dan Perumahan Seluruh Indonesia (Apersi) melihat hal tersebut hanya akan memberatkan masyarakat terutama yang pendapatannya tak sampai Rp 7 juta.

Selain itu, potensi tunggakan cicilan rusun juga akan tinggi. 

"Memang semua orang kan ingin punya rumah sendiri, tetapi mereka nggak tahu kalau mereka punya rusun hak milik (rusunami), akan bayar lebih besar. Terutama untuk cicilannya," kata Ketua Umum Apersi Anton Santosa, kepada KompasProperti, Sabtu (22/4/2017).

Kedua, lanjut Anton, biaya pemeliharaannya akan tinggi karena dikelola sendiri oleh pengelola rusun sehingga bisa mencapai sekitar Rp 1 juta per meter perseginya.

Imbasnya, warga dengan pendapatan kurang dari Rp 7 juta memiliki kemungkinan besar untuk menunggak pembayaran biaya pemeliharaan rusun. Terlebih jika nantinya rusun tersebut punya lift.

Hal ini sudah terbukti pada rumah susun sewa (rusunawa) yang dikelola Pemerintah Provinsi (DKI) Jakarta.

Baca: Tunggakan Sewa Rusun Capai Rp 1,37 Miliar

Itulah mengapa menurut Anton pemerintah pusat hanya memberikan ketentuan kepemilikan rusunami bagi mereka yang berpendapatan minimal Rp 7 juta agar bisa membayar cicilan dan biaya pemeliharaan secara rutin dan tepat waktu.

"Nah orang-orang nggak lihat ke situ. Memiliki rumah sendiri untuk warga miskin nonsense-lah. Mereka akan menunggak pada biaya pemeliharaan, belum ditambah cicilannya," pungkas Anton.