Kompas.com - 22/04/2017, 14:00 WIB
Calon gubernur DKI Anies Baswedan menunaikan ibadah sholat jumat di Masjid Jami Al-Hidayah di Jalan Bukit Duri Pangkalan I, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Jumat (21/4/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusCalon gubernur DKI Anies Baswedan menunaikan ibadah sholat jumat di Masjid Jami Al-Hidayah di Jalan Bukit Duri Pangkalan I, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Jumat (21/4/2017)
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengkritisi mekanisme program uang muka atau down payment (DP) rumah 0 persen yang digulirkan pasangan pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 hasil hitung cepat Kompas, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hal utama adalah lahan dan aspek legalnya untuk membangun rumah susun (rusun) seharga Rp 350 juta yang DP-nya akan ditalangi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam program tersebut, Anies menjanjikan masyarakat DKI Jakarta bisa memiliki rusun, bukan sekadar menyewanya.

"Nah kalau bicara rusun yang mau jual DP 0 Persen tanahnya siapa? Kalau tanah Pemprov DKI itu nggak mungkin dijual. Nanti bisa ditangkap dong, itu tanah negara," kata Ketua Umum Apersi Anton Santosa kepada KompasProperti, Sabtu (22/4/2017).

Anton menuturkan, jika pun Anies meralat tak akan membangun rusun melainkan hanya membantu pembiayaannya, tetap saja suplai rusunnya harus melibatkan pihak lain.

Di sini Anies kemungkinan besar akan melibatkan swasta atau pengembang untuk membangun rusun tersebut.

Namun sebelum itu, Anies harus memastikan legalitas lahannya karena pengembang tidak bisa menjual unit-unit rusun yang tanahnya masih menjadi aset Pemprov DKI Jakarta.

"Tanah kalau milik pemprov itu nggak bisa dijual kecuali pemprov sendiri yang membangun. Kalau pengembang nggak bisa menjual tanah milik pemprov," tegas Anton.

Saat ini, lanjut Anton, banyak pengembang yang menjadi anggota Apersi mendapat gugatan di pengadilan karena menjual tanah milik pemprov.

Itu pun mereka disebut Anton telah mendapat persetujuan pelepasan aset daerah karena dianggap belum dilepas.

"Jadi soal tanah dan lahan ini harus hati-hati dan jangan sampai senjata makan tuan," tandasnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.