Masih soal DP 0 Persen, Apersi Kritisi Legalitas Lahan

Kompas.com - 22/04/2017, 14:00 WIB
Calon gubernur DKI Anies Baswedan menunaikan ibadah sholat jumat di Masjid Jami Al-Hidayah di Jalan Bukit Duri Pangkalan I, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Jumat (21/4/2017) Kompas.com/Robertus BelarminusCalon gubernur DKI Anies Baswedan menunaikan ibadah sholat jumat di Masjid Jami Al-Hidayah di Jalan Bukit Duri Pangkalan I, Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan. Jumat (21/4/2017)
|
EditorHilda B Alexander

JAKARTA, KompasProperti - Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) mengkritisi mekanisme program uang muka atau down payment (DP) rumah 0 persen yang digulirkan pasangan pemenang Pilkada DKI Jakarta 2017 hasil hitung cepat Kompas, Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Hal utama adalah lahan dan aspek legalnya untuk membangun rumah susun (rusun) seharga Rp 350 juta yang DP-nya akan ditalangi oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam program tersebut, Anies menjanjikan masyarakat DKI Jakarta bisa memiliki rusun, bukan sekadar menyewanya.

"Nah kalau bicara rusun yang mau jual DP 0 Persen tanahnya siapa? Kalau tanah Pemprov DKI itu nggak mungkin dijual. Nanti bisa ditangkap dong, itu tanah negara," kata Ketua Umum Apersi Anton Santosa kepada KompasProperti, Sabtu (22/4/2017).

Anton menuturkan, jika pun Anies meralat tak akan membangun rusun melainkan hanya membantu pembiayaannya, tetap saja suplai rusunnya harus melibatkan pihak lain.

Di sini Anies kemungkinan besar akan melibatkan swasta atau pengembang untuk membangun rusun tersebut.

Namun sebelum itu, Anies harus memastikan legalitas lahannya karena pengembang tidak bisa menjual unit-unit rusun yang tanahnya masih menjadi aset Pemprov DKI Jakarta.

"Tanah kalau milik pemprov itu nggak bisa dijual kecuali pemprov sendiri yang membangun. Kalau pengembang nggak bisa menjual tanah milik pemprov," tegas Anton.

Saat ini, lanjut Anton, banyak pengembang yang menjadi anggota Apersi mendapat gugatan di pengadilan karena menjual tanah milik pemprov.

Itu pun mereka disebut Anton telah mendapat persetujuan pelepasan aset daerah karena dianggap belum dilepas.

"Jadi soal tanah dan lahan ini harus hati-hati dan jangan sampai senjata makan tuan," tandasnya.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X