Kemudahan Perizinan Dianggap Hanya Untungkan Pengembang

"Jadi pengembang ini sudah mengemplang pajak, penerimaan negara dari pajak nggak masuk, juga main spekulasi properti. Aset mereka nilainya jadi tinggi. Sementara pemerintah gigit jari, programnya gagal, karena tidak capai sasaran," sebut Jehansyah.

Tidak hanya di Jabodetabek

Program perumahan subsidi yang salah sasaran ini tidak hanya terjadi di Jakarta dan sekitarnya, yaitu Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi, juga terjadi di kota-kota lain di Indonesia.

Rumah-rumah subsidi ini justru dimiliki, dan dinikmati kelas menengah.

"Istilah 'daerah' itu pasti ada kota besarnya, seperti Surabaya dan sekitarnya, Bandung dan sekitarnya, Semarang dan sekitarnya, Makassar, Balikpapan, Pekanbaru, Padang, dan lain-lain," kata Jehansyah.

Ia mencontohkan, di Muara Bungo, Sumatera Selatan, dan Tanjung Selor di Kalimantan Utara, tidak ada lagi rumah FLPP yang bisa diakses oleh MBR.

Hal itu bisa terjadi karena para pembeli rumah-rumah FLPP tersebut adalah masyarakat menengah yang kerja di perkotaan. 

"Kemudahan perizinan itu menggeser kelompok sasaran, yang malah dinikmati MBM. Kemudahan perizinan hanya memperlancar bisnis properti," jelas dia.