Indonesia Darurat Penataan Ruang

Kompas.com - 31/12/2016, 19:00 WIB
Ilustrasi tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tipe A di pantai utara Jakarta. Tanggul ini untuk menanggulangi banjir rob. Kompas.com/Kurnia Sari AzizaIlustrasi tanggul laut atau National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) tipe A di pantai utara Jakarta. Tanggul ini untuk menanggulangi banjir rob.
EditorHilda B Alexander

Apa yang terjadi di Indonesia sejak zaman Le Corbusier hingha New Urban Agenda? 

Ternyata, Indonesia mengalami paceklik produk perencanaan. Paceklik produk perencanaan ini sudah mentradisi sejak 30 tahun terakhir.

Perkembangan politik perencanaan di tanah air berujung pada mandeknya karya perencanaan ruang yang bisa dianggap sebagai terobosan dalam pemanfaatan ruang, maupun perubahan peruntukan ruang di Indonesia.

Satu dekade diberlakukannya UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyisakan banyak pertanyaan. Terutama tentang kualitas produk rencana tata ruang, keterbatasan biaya perencanaan, dan miskinnya kognisi dalam dinamika 3 aspek proses merencana, yaitu teknoratis, partisipatif, dan legislatif.

Pertumbuhan ekonomi, investasi dan percepatan pembangunan infrastruktur dasar terhambat karena konflik ruang. Proyek-proyek strategis bertabrakan dengan produk rencana di level nasional dan lokal.

Karena itu, timbul fenomena peninjauan kembali dan revisi-revisi yang sulit dilakukan karena pembatasan minimal waktu 5 tahun untuk bisa direvisi.

Belum lagi konflik mendasar antar-sektor seperti Pekerjaan Umum, Kelautan, Lingkungan hidup dan Kehutanan, maupun Agraria dan Tata Ruang seolah tidak berkesudahan.

Keputusan pemerintah menghapuskan institusi resolusi konflik Badan Koordinasi Penataan Ruang (BKPRTN), menyebabkan tantangan lebih berat lagi. Indonesia masih tersandera oleh berbagai tumpang tindihnya pengaturan lahan dan “land-grabbing” skala global.

KOMPAS.com/ANDRI DONNAL PUTERA Tampak proses reklamasi Pulau F di pesisir utara Jakarta masih berlangsung pada Rabu (13/7/2016). Pengerjaan salah satu dari belasan pulau untuk reklamasi, Pulau G, dihentikan oleh Menko Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli karena ditemukan banyak pelanggaran.
Berbagai regulasi tumpang tindih, padahal mengatur hal yang sama yakni tata ruang. Sebut saja tentang Kelautan dan Perikanan dalam UU Nomor 32 Tahun 2014, UU Nomor 27 Tahun 2007, dan UU Nomor 1 Tahun 2014.

Kemudian di sektor Kehutanan ada UU Nomor 41 Tahun 1999, UU Nomor 19 Tahun 2004, di sektor Agraria dan Tata Ruang ada UUPA Nomor 5 Tahun 1960 dan UU Nomor 26 Tahun 2007, serta di Kementerian Dalam Negeri ada UU Nomor 6 Tahun 2015 dan pengaturan Otonomi Daerah UU Nomor 23 Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2015.

Konflik seperti kontroversi reklamasi Teluk Jakarta dan 30 proyek serupa di berbagai propinsi, penggusuran masyarakat di berbagai kawasan, menjadi penanda bahwa kita punya masalah serius.

Termasuk masalah konflik antara-masyarakat dengan pemerintah kota karena pengaturan Rencana Tata Ruang yang tidak melakukan proses bottom up planning yang komprehensif.

Halaman Selanjutnya
Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X